Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memastikan ketersediaan sembako di saat pandemi COVID-19 di Kota Bandung, Jawa Barat aman. Namun, hanya gula pasir yang harganya melambung tinggi.
Hal terus dipastikan oleh Kadisdagin Kota Bandung Elly Wasilah, setelah ia melakukan pengecekan ke pasar tradisional di Kota Bandung.
"Stok sembako aman," kata Elly kepada detikcom via sambungan telepon, Jumat (10/4/2020).
Elly juga mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke dua ritel besar di Kota Bandung.
"Kemarin saya lihat di dua gudang ritel, satu Yogya Gorup dan Indomaret. Mereka sudah kasih data ke saya, saya enggak mau hanya lihat data, saya pengen lihat di lapangan. Alhamdulillah, saya lihat baik di Yogya Group atau Indomaret aman. Cuman gula saja yang masih langka," ungkapnya.
Eli menyebut, komoditas gula pasir langka di pasaran, sehingga harganya naik.
"Harga Rp 18-19 ribu di pasar. Tapi kalau di ritel Rp 12.500 dan di ritel hampir semua habis, Yogya Group masih ada. Indomaret sudah enggak ada," sebutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandemi Corona, Bulog: Stok Beras 1,4 Juta Ton, Gula 5 Ribu Ton:
Menurutnya, sebelum terjadi kelangkaan harga gula pasir di pasar tradisional di Kota Bandung normal. Namun, karena terjadi kelangkaan, harga gula pasir melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Harga normal Rp 12.500, tidak boleh lebih dari itu karena HET nya dari Permendag. Kalau di ritel harga tetap, tapi di pasar naik," ujarnya.
Disdagin sudah berkoordinasi dengan Bulog, dan persediaan gula pasir sudah masuk ke Bulog, namun untuk saat ini tidak bisa menggelar operasi pasar.
"Sama Bulog sudah berkoordinasi, sudah masuk 400 ton. Tapi sekarang nunggu petunjuk, karena kan kalau melakukan operasi pasar bingung, mekanismenya seperti apa," jelasnya.
Pihaknya masih menunggu instruksi Bulog pusat, pasalnya tidak mungkin kalau warga harus berduyun-duyun karena pihaknya juga harus menjaga physical distancing.
"Menunggu SOP Bulog Pusat. Kita juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian karena harus ada SOP yang jelas. Karena kalau SOP standar, mengundang warga, kita juga riskan dan melanggar maklumat Kapolri," pungkasnya.