.webp)
Menurut Aisyah salah satu warga setempat, kedatangannya bersama emak-emak yang lain untuk meminta kejelasan dan tranparansi dari pihak desa, terkait data dan pencairan dana kompensasi warga terdampak COVID-19. Ia memprotes karena namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut.
"Saya pengen tahu judul-judulannya, orang lain diminta data dan dapat bantuan, kenapa saya enggak," ujarnya dengan nada tinggi di sela-sela aksi protesnya ke Kepala Desa, Sabtu (04042020).
Adu mulut antara para emak dengan kepala desa ini terjadi di depan kantor desa. Mereka protes lantaran pendataan penerima bantuan warga miskin terdampak COVID-19 dinilai tidak merata dan kurang transparans hingga memicu kecemburuan.
Para emak-emak meminta agar mereka dimasukkan dalam data warga penerima bantuan, kendati hingga kini bantuan dari Pemprov Jabar belum terealisasi. "Saya juga sama warga terdampak, kenapa saya enggak dapat," ujarnya.
Sementara pihak desa mengaku hanya akan menyalurkan bantuan berdasarkan data yang diterima, setelah dilakukan verifikasi dengan berbagai ketentuan. Ia tidak dapat berbuat banyak karena tidak semua warga akan menerima bantuan yang memang hingga kini belum ada yang disalurkan.
"Menurut informasi, pak Gubernur itu yang akan memberikan kepada warga yang tidak dapat PKH, yang jompo, yang miskin yang penghasilan dibawah Rp 1 juta per bulan, kalau punya sawah berapa pun ya otomatis enggak dapat," ujar Kepala Desa Gempolsari Udin usai menghadapi emak-emak yang protes.
Ia menuturkan pihaknya mengajukan sebanyak mungkin warga yang mendapatkan kompensasi dampak COVID-19 ini, namun ada tahapan verifikasi dari tingkat kabupaten. "KK di Gempolsari ada 3.900, saya ajukan semua, cuma ketika nanti diverifikasi tingkat kabupaten kemudian si A si B tidak masuk ya wayahna," pungkas Udin.
Warga dari Arah DKI ke Bekasi Dicek Suhu Tubuhnya di Jalan:
(ern/ern)
