.webp)
Presiden Joko Widodo menginstruksikan pelaksanaan rapid test virus corona (Covid-19) secara massal di Indonesia.
Sebelum wacana itu muncul, Pemprov Jabar telah membuat ancang-ancang dengan mengalihkan anggaran yang urgensinya tersier untuk alokasi dana kedaruratan menyusul status siaga satu Covid-19 yang ditetapkan Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil sempat menyinggung hal tersebut di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, Jabar telah mencairkan Rp 48 miliar, untuk penanganan Covid-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mencoba menelaah itu dan kemarin bahwa pergeseran anggaran dilakukan dan kami memang merencanakan untuk membeli beberapa peralatan termasuk kit (proaktif tes) kemudian juga PCR dan alat-alat pelindung diri lainnya termasuk juga untuk bantuan rumah sakit terkait dengan ruang-ruang isolasi," kata Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/3/2020).
Untuk kit proaktif tes yang diklaim bisa menunjukkan hasil tes seseorang terpapar virus corona atau tidaknya selama lima jam itu, Pemprov Jabar tengah menyediakan 10 ribu alat tes.
"Yang pertama memang saat ini kami melakukan kombinasi secara simultan tracing terus kami lakukan bahkan kemarin pak gubernur juga melakukan video conference dengan para bupati dan walikota di antaranya bupati dari kabupaten Bogor dan ini sudah dilakukan," katanya.
Terkait pemeriksaan nanti, Setiawan mengatakan skala prioritas akan ditentukan oleh pemerintah. "Jadi tetap kita protokol yang kami akan melakukan tes ini itu berdasarkan pada pertama adalah yang memang masuk ODP kalau PDP sudah jelas barangkali sudah ada dalam perawatan tapi yang ODP dan hasil tracing lainnya," tuturnya.
Saat ini, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Jabar mencapai 132 orang, 49 diantaranya telah selesai dalam masa pengawasan. Lalu 1.412 orang dengan pemantauan (ODP), 594 diantaranya telah selesai masa pemantauan. 26 dinyatakan positif, tiga sembuh dan dua meninggal dunia.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita Verita mengatakan, tes tersebut baru dilakukan oleh inisiatif warga atau dilakukan mandiri.
"Di Kota Bandung untuk tes mandiri, sudah ada di covid center di RSHS. Tapi ini mandiri," kata Rita di Balai Kota Bandung, Kamis (19/3/2020).
Saat disinggung, terkait imbauan Presiden Jokowi untuk melakukan secara masal, pihaknya mengaku belum melakukan.
"Belum, kalau untuk masal. Paling ada juga kami mendahulukan yang memang ada kontak fisik (dengan pasien), kontak erat untuk petugas kesehatan. Kasihan para petugas kesehatan, kondisi tubuhnya juga kan harus dijaga," tuturnya.
Pihaknya belum mengetahui, data warga yang sudah melakukan tes mandiri. Ia hanya mengetahui, tes tersebut harus membayar sekitar Rp 200 ribu.
"Kalau tidak salah Rp 200 ribu. Untuk tesnya saya kurang paham, itu klinis, harus tanya ke dokter laboratorium," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, untuk melakukan tes tersebut pihaknya mengaku kekurangan alat dan anggaran.
"Ini persoalannya, petama ya kita kerbatasan alat dan anggaran," katanya di tempat yang sama.
