.webp)
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Cucu Saputra saat ditemui seusai audiensi bersama Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung pada Jumat (13/3/2020) di Kantor Disdik Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bandung.
Menurutnya pemerataan honorarium ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honor. Secara teknis hal ini akan diatur Peraturan Wali Kota (Perwal) yang baru.
"Itu belum, nanti dirancang dulu dalam Perwal yang baru. Karena kan kalau dibagi sesuai dengan jam mengajar itu peraturan yang lama. Jadi nanti kita menyesuaikan terlebih dahulu dengan Permendikbud nomor 8 ini," katanya.
Saputra juga mengimbau agar para Kepala Sekolah menuruti peraturan Permendikbud ini karena dikhawatirkan ada yang memberi dana BOS tidak sesuai dengan peraturan (memiliki NUPTK). "Terkadang Kepala Sekolah karena kasian jadi menggunakan dana talang dulu untuk guru honorer." tuturnya.
Sedangkan untuk guru honorer yang akan membuat NUPTK, disyaratkan memiliki Surat Keputusan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan terkait, dalam hal ini Disdik Kota Bandung telah membuat SK dan akan diberikan kepada sekolah-sekolah SD dan SMP Negeri.
"Bagi guru honorer yang ingin membuat NUPTK, kita juga sudah siapkan SK nya hari ini akan di tandatangani," ujarnya saat ditemui detikcom.
Ketua Asosiasi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung Iman Supriatna menyambut baik kebijakan ini. "Kami sangat mengapresiasi dengan pemerintah Kota Bandung yang telah memberikan kejelasan, sehingga teman-teman tadi merasa paham terkait kesejahteraan guru honorer di Kota Bandung baik yang memiliki NUPTK dan tidak memiliki NUPTK," katanya.
Iman juga menyampaikan jika dibandingkan dengan Kota Bandung yang berjumlah 3.002 guru honorer yang belum memiliki NUPTK, Subang masih di angka 150 ribu dan tidak ada penganggaran APBD. "Di Subang bahkan ada yang sampai 150 ribu, habis ini saya akan melakukan audiensi ke kota-kota lain karena juga menjadi tanggungjawab sebagai perwakilan guru honorer se-Jawa Barat." ujarnya. (ern/err)
