.webp)
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengingatkan agar perempuan harus siap mengorbankan perasaan kala berjuang di dunia perpolitikan. Hal tersebut disampaikan Uu saat membuka workshop 'Penguatan Kapasitas Perempuan Politik di Jawa Barat' yang berlangsung di Hotel Harris, Citylink, Kota Bandung, Rabu (11/3/2020).
"Untuk berjuang di dunia politik, harus siap berlari dan bersaing dengan internal dan eksternal partai, yang kami khawatirkan perempuan belum siap berkorban perasaan dalam perjalanan politiknya," ujar Uu seusai membuka acara tersebut.
Kegiatan ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga dan pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Menurut Uu, perempuan dominan bertindak dengan berlandaskan perasaan, sehingga berpotensi menghambat kinerjanya di dunia politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau menggunakan perasaan takut tidak tercapai apa yang diharapkan. Oleh karena itu perempuan harus siap mengorbankan perasaan," kata Uu.
Selain itu, ujar Uu, perempuan juga jangan melupakan tugas utamanya sebagai bagian dari keluarga atau rumah tangga. Jangan sampai, katanya, perempuan yang menduduki jabatan tertentu di dunia politik malah persoalan berujung petaka.
"Harapan kami, tugas perempuan yang utama adalah menjalankan fungsi keluarga. Kalau dari agama, selangkah keluar rumah pun ibaratnya harus ada izin dari suami. Oleh karena itu, perempuan yang berkiprah di politik dan mendapatkan jabatan, jangan sampai ada pergeseran nilai," tutur politikus asal Tasikmalaya itu.
"Apalagi setelah menjadi anggota dewan misalnya, rumah tangganya jangan sampai tercerai berai. Ini kejadian nyata, tapi jumlahnya satu dua, ini wanti-wanti saja. Kalau dalam pepatah Sunda itu 'moro julang ngaleupaskeun peusing'," ujar Uu menambahkan.
Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati Djafar menargetkan keterwakilan perempuan 30 persen dalam Pemilu 2024.
"2024 orang mungkin bilang masih lama, tapi kita harus bersiap dari sekarang. Pada Rakernas kemarin, 30 persen perempuan harus hadir di parlemen. Di tingkat pusat saja baru 20,8 persen dan Jabar baru 19,3 persen," kata Dwi.
Ia berharap kehadiran perempuan dalam kancah politik ini dapat menciptakan kebijakan yang menciptakan perlindungan dan akses politik bagi perempuan. "Kita juga tengah mempererat sisterhood, perempuan politik harus berada dalam satu barisan," ucap Dwi.
