Lagi, BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal di Cirebon

Sudirman Wamad - detikNews
Jumat, 28 Feb 2020 16:21 WIB
BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal di Cirebon
Petugas gerebek gudang kosmetik ilegal di Cirebon. (Foto: istimewa)
Cirebon -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Polda Jabar kembali menggerebek gudang kosmetik yang diduga ilegal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. BPOM Jabar menyita sejumlah dokumen dan produk kosmetik yang diduga ilegal di Kecamatan Ciledug.

Petugas BPOM dan polisi menemukan adanya aktivitas pengemasan produk kosmetik. "Menurut karyawan kurang lebih sekitar dua bulanan beroperasi. Untuk diedarkan kemana, kita belum menemukan adanya dokumen yang menyangkut penyalurannya," kata Staf Penindakan BPOM Jabar Edward Siahaan, Jumat (28/2/2020).

Edward belum bisa memastikan bahaya atau tidaknya kandungan kosmetik yang diduga ilegal tersebut. Menurut Edward, pihaknya perlu melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan kosmetik yang diamankan BPOM.

"Kita perlu uji lan. Memang kosmetik itu ada beberapa bahan yang dilarang, hidrokuinon dan merkuri. Saat ini belum bisa disimpulkan. Sampai saat ini masih dalam proses menghitung. Belum kita simpulkan ada beberapa item produk yang diamankan. Masih dalam proses, belum direkap," ucap Edward.

Edward mengatakan gudang kosmetik yang digerebek ini tak memiliki izin produksi dan edar. "Ini tidak ada izin produksinya. Produksi kosmetik itu harus memiliki izin dari departemen kesehatan. Ini memang karena tidak ada izin produksi. Sehingga digeledah," katanya.

BPOM Jabar telah memeriksa sejumlah saksi terkait gudang kosmetik tersebut. Menurutnya, penggeledahan gudang kosmetik di Ciledug ini berkaitan dengan penindakan yang sama dilakukan di Jalan Tuparev Cirebon, beberapa hari lalu. Dalam penindakan itu, BPOM Jabar mengamankan 1.000 dua kosmetik ilegal.

"Untuk mendalami kegiatan yang ada kaitannya antara Ciledug dan Tuparev. Kemudian kita bisa tetapkan siapa sebenarnya orang yang bertanggungjawab penuh tentang kegiatan di sini dan Tuparev. Yang bersangkutan dijerat pasal 197 dan 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan," tutur Edward.

(bbn/bbn)