.webp)
Musibah banjir yang mengepung Kabupaten Karawang, Jawa Barat, belum surut. Bantuan kepada korban banjir di sejumlah pengungsian sudah berdatangan. Namun Pemkab diingatkan untuk menyusun langkah strategi pengurangan risiko, sebab banjir besar rutin datang setiap lima tahun.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mewanti-wanti pemkab untuk segera menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dengan RPB yang tepat, dinilai bisa mengantisipasi musibah banjir yang siklikal. Selain Karawang, banjir menerjang daerah di Jabar lainnya yaitu Subang, Bekasi, Bogor, dan Indramayu.
"Melalui RPB, potensi-potensi bencana di daerah dapat diketahui dan terpetakan secara detail dan jelas. Sehingga antisipasi yang tepat bisa dilakukan sebelum siklus bencana datang. Saya harap nanti Karawang juga membuatnya," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo saat meninjau banjir di Karawang, Rabu (26/2) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemampuan Pemkab Karawang dan Pemprov Jabar menghadapi musibah banjir tahunan memang dipertanyakan. Di Kecamatan Cilamaya misalnya, setiap terjadi banjir, luapan air hampir tak pernah terdeteksi.
"Belum ada sistem peringatan dini atau early warning system (EWS). EWS sangat diperlukan untuk menentukan tanggap darurat," ujar Willy Firdaus, dari Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (Forkadas C+) kepada detikcom, Kamis (27/2/2020).
Simak Video "Naik Perahu, Bos PLN Inspeksi Listrik Daerah Banjir Jakarta"
Willy mencontohkan, di Kecamatan Cilamaya, luapan air berasal dari Sungai Cilamaya dan Cikaranggelam. Hingga saat ini, di dua sungai itu tak ada sistem peringatan dini yang terpasang. "Alhasil masyarakat dipaksa bertahan sendiri dan akhirnya Pemkab tidak ada persiapan tanggap darurat secepatnya" ujar Willy.
Pengurangan risiko banjir di Karawang juga dinilai harus memperhatikan aspek kelestarian wilayah hulu. Sebab, disinyalir kerusakan lingkungan di wilayah hulu Karawang menjadi salah satu penyebab utama banjir.
"Wilayah-wilayah hulu ini memang harus dijaga. Saya minta pemerintah daerah membuat aturan yang melindungi daerah-daerah hulu," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni.
Menurut Doni, daerah dataran tinggi di Karawang selatan harus tetap dijaga kelestariannya. Ia menuturkan, tingkat pemukiman yang tinggi dan adanya aktivitas ekonomi manusia seperti pertanian, pertambangan dan penebangan pohon menjadi sebab kerusakan wilayah hulu.
Selain itu, kata Doni, perilaku buang sampah sembarangan masih menjadi persoalan penyebab banjir. "Tadi Pak Sekda Acep Jamhuri juga mengakui. Penyumbatan karena sampah masih terjadi dan menjadi salah satu penyebab banjir," ujar Doni.
