.webp)
Warga dan perangkat desa di Kecamatan Pamarican mendatangi kantor DPRD Ciamis, Selasa (25/2/2020). Mereka adalah korban gempa yang terjadi pada 16 Desember 2017 lalu. Warga mengadu kepada anggota dewan, karena bantuan stimulan untuk perbaikan rumah tak kunjung cair setelah 2 tahun menunggu.
Warga melakukan audiensi dengan Komisi D dan dihadiri oleh beberapa instansi pemerintahan terkait, seperti BPBD Ciamis, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat.
Juru bicara yang juga Ketua APDESI Pamarican Haiz Azka menuturkan kedatangannya ke DPRD atas tuntutan warga korban bencana gempa. Warga menagih janji bantuan stimulan yang tak kunjung terealisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu itu kami selalu merapat ke BPBD, ada sekitar berkali kali. Jawabannya sudah mengusulkan dan semuanya ke tingkat provinsi dan pusat. Tapi tak kunjung turun bantuan," ucapnya.
Dalam memperjuangkan bantuan tersebut, perangkat desa, warga berkoordinasi dengan BPBD Ciamis berangkat ke Jakarta menuju BNPB. Namun karena terlambatnya rekomendasi Gubernur untuk bantuan tersebut, menyebabkan bantuan tak bisa dicairkan. Sejak 2017 sampai akhir 2019 tak ada bantuan turun.
"Kami ini terakhir untuk meminta bantuan. Kalau sekarang tak realisais, Pamarican jangan diakui sebagai bagian Kabupaten Ciamis," kata Haiz.
Simak Video "Gempa M 5,7 di Turki, 9 Orang Tewas"
Koordinator Korban Gempa Sukahurip, Yanto menambahkan karena bantuan stimulan tak kunjung cair, warga terpaksa harus meminjam uang ke bank dan jual tanah untuk memperbaiki rumah.
"Ada yang hampir setahun tinggal di tenda terpal menunggu bantuan, sampai akhirnya meminjam ke bank atau jual kebun untuk perbaiki rumah daripada terus tinggal di tenda," tegasnya.
Yanto mengatakan dampak bencana gempa tahun 2017 itu sedikitnya menimbulkan kerusakan rumah di Kabupaten Ciamis. Rinciannya 312 rusak berat, 1.413 rusak sedang dan 3.999 rusak ringan. Seluruhnya sampai saat ini tak pernah mendapat bantuan stimulan, hanya bantuan sembako yang didapat.
"Total anggaran yang diperlukan untuk bantuan stimulan itu sekitar sebesar Rp 29 miliar. Harapannya semua korban baik berat, ringan dan sedang itu mendapat bantuan," ungkap Yanto.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa menyatakan pihak dewan akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Pamarican. Karena kewajiban anggot DPRD adalah membantu masyarakat dan itu adalah kewajiban semua pihak.
Tak cairnya bantuan stimulan dari pusat maupun provinsi, menurut Syarif itu karena kemungkinan lambatnya komunikasi instansi terkait. Namun dari pertemuan tersebut akhirnya mendapat solusi supaya warga korban gempa di Ciamis mendapat bantuan.
"Keputusan dari pertemuan ini dinas terkait yakni BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan Rakyat harus memunculkan anggaran (usulan bantuan stimulan korban gempa), yang akan dibahas di DPRD. Baik di APBD perubahan tahun ini atau di APBD murni 2021. Alhamdulillah sekarang ada titik temu. Untuk besarannya itu akan dibahas bersama dan tergantung kemampuan daerah,' ujar Syarif.
Kepala Pelaksana BPBD Ciamis HM Soekiman menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan anggaran untuk bantuan stimulan korban gempa. Ia menyatakan pada sebelumnya tak diajukan karena belum ada kejelasan dari pusat terkait bantuan itu.
"Kalau dari pusat tak ada. Kami akan masukan tak ada lain. Hasilnya, itu hasil yang memutuskan tapd dan badan anggaran. Kami hanya sebagai pelaksana teknis," tegasnya.
