Soal Ponsel Sapa Warga Rusak, DPMD Jabar: Pembelian HP oleh Desa

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 21 Feb 2020 17:32 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jabar Dedi Sopandi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung -

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Dedi Sopandi angkat bicara mengenai kabar puluhan ponsel Sapa Warga yang rusak di Kabupaten Pangandaran.

Menurutnya, pembelian ponsel yang diterima oleh RW di desa-desa itu dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai pengguna bantuan keuangan yang digelontorkan Pemprov Jabar.

"Pembelian HP (ponsel) itu dilaksanakan oleh desa, sebagai pengguna anggaran dan kalaupun ada penggantian ponsel yang rusak, itu tergantung bagaimana kontrak antara toko dan pemdes (pemerintah desa)," kata Dedi saat dihubungi detikcom, Jumat (21/2/2020).

"Apakah bisa diganti atau bagaimana, kita ada bantuan keuangan untuk infrastruktur, aparatur, dan Sapa Desa. Untuk ponsel itu, bagaimana kontraknya antara toko dan pemdes," tambah Dedi.

Pemprov, kata Dedi, hanya memberikan spesifikasi tanpa menunjuk ponsel merek tertentu. Tiap unit dibanderol dengan harga Rp 1,3 juta termasuk pajak. "Secara perkiraan ponsel rusak, kenapa di desa lain tidak?" ujarnya.

Sebelumnya, Camat Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Nana Sukarna mengatakan kerusakan ponsel yang dialami berupa cepat panas dan baterai cepat habis. Nana mengatakan kerusakan ponsel di Kecamatan Kalipucang mencapai 35 unit.

Jumlah desa di Kecamatan Kalipucang ada sembilan, yakni Desa Pamotan, Desa Cibuluh, Desa Ciparakan, Desa Emplak, Desa Putrapinggan, Desa Bagolo, Desa Banjarharja, Desa Kalipucang ,dan Desa Tunggilis.

"Saya akan coba komunikasikan ke Diskominfo, apakah ada dampak dari sulitnya mencari jaringan di sana. Biasanya ponsel cepat panas karena mencari jaringan," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar Herman Sutrisno mengatakan perlu ada evaluasi atas program Sapa Warga, khususnya pemberian ponsel.

"Ponselnya kan lebih banyak digunakan untuk keperluan lain, spesifikasi rendah. Ya wajar kalau cepat rusak," kata Herman.

Kalau tetap memaksakan hendak memberikan ponsel kepada RW, sebaiknya ponsel dibuat khusus untuk aplikasi Sapa Warga saja. "Sebaiknya maksimalkan saja bantuan keuangan ke desa-desa daripada hambur uang untuk beli ponsel," jelas dia.

Hal senada diungkapkan Johan J Anwari, anggota DPRD Jabar yang juga dari daerah pemilihan Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Dia mengakui program Sapa Warga adalah program yang positif tapi pelaksanaannya harus dipastikan efektif.

"Ya harus dievaluasi, agar bisa efektif. Pak RW yang dapat ponsel, tapi digunakan oleh anak atau cucunya, ya pantas kalau cepat rusak," kata Johan.

(mso/mso)