Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat kurang sepakat dengan wacana pembuatan fatwa pernikahan orang kaya dengan orang miskin. MUI menilai rencana itu kurang tepat bila melihat dengan ketentuan agama Islam.
"Kedengarannya bagus, seperti menjadi solusi, tapi menurut kami itu sangat sulit diterapkan," ucap Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar kepada wartawan di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (21/2/2020).
Rafani mengatakan pernikahan dalam perspektif agama berkaitan dengan Tuhan. Menurutnya, masalah jodoh sudah diatur oleh Tuhan.
"Manusia nggak bisa mengintervensi. Berusaha bisa, tapi pada hakikatnya, itu urusan Tuhan, jodoh, rejeki dan maut. Jadi kalau nanti ada aturan negara untuk mengawinkan si miskin dan si kaya, negara dinilai terlalu jauh memasuki kehidupan pribadi, terkait dengan pelaksanaan ajaran agama," katanya.
"Karena ini hak preogratif Tuhan, secara relasi antara manusia, kan si kaya dan si miskin itu juga logis enggak, memang ada kasus satu dua, iya itu juga di TV," kata Rafani menambahkan.
Rafani menambahkan masalah perkawinan tidak bisa dipaksakan satu sama lainnya. Sebab, hal itu berkaitan dengan perasaan individu masing-masing.
"Artinya kan ada pemaksaan, mana mungkin, nggak bisa kayak gitu, nikah itu kan suka sama suka, cinta sama cinta. Soal kesejahteraan itu juga belum bisa menjamin, dalam islam itu yang disunahkan itu yang sekufu, atau kafaah artinya tidak terlalu jomplang, bukan hanya soal ekonomi," tuturnya.
Simak Video "Di Balik Usulan Menko Muhadjir soal Fatwa Si Kaya Nikahi Si Miskin"
