Warga korban penggusuran proyek rumah deret Tamansari menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengganti rugi sejumlah kerugian yang dialami akibat eksekusi lahan akhir tahun lalu. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi paling lambat 100 hari terhitung dari kemarin. Seperti apa respons Pemkot Bandung?
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan penertiban bangunan warga di Tamansari merupakan tugasnya untuk melindungi aset milik pemerintah.
"Ya, kalau saya melihatnya kata-kata penggusurannya itu harus diluruskan. Bagaimana kita melakukan pengamanan, kalau peringatan sudah disampaikan, pemberitahuan sudah jauh-jauh hari disampaikan, ketika tetap mereka berada di lokasi, khususnya saya sebagai Kepala SKPD ada tugas dan kewajiban mengamankan aset dari sisi administrasi, hukum, dan fisik," kata Dadang via sambungan telepon, Kamis (20/2/2020).
Dadang mengaku hanya berupaya menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apalagi pihaknya berencana melakukan pembangunan di lokasi yang awalnya dikuasai warga tersebut.
"Apalagi lokasi tersebut akan digunakan untuk membangun rumah atau hunian yang laik bagi warga yang 176 itu yang sudah menunggu sejak 2017," ungkapnya.
Dia mengklaim proses penertiban aset yang dilakukan pada 12 Desember 2019 sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan pihaknya telah memfasilitasi warga untuk mengamankan barang-barangnya.
"Sebagai pertanggungjawaban kemarin, DPKP3 pada saat pelaksanaan penertiban aset, untuk barang-barang (warga) kita fasilitasi. Ada kendaraan untuk orang dan barang, itu sebagai bentuk tanggung jawab," ucapnya.
