Aturan Fingerprint BPJS Disoal Panti Rehabilitasi ODGJ Sukabumi

Syahdan Alamsyah - detikNews
Kamis, 16 Jan 2020 13:10 WIB
Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom
Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom
Sukabumis - Panti Aura Welas Asih Sukabumi mempersoalkan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang wajib rekam sidik jari atau fingerprint yang diberlakukan oleh lembaga itu. Pasalnya, aturan itu dianggap menguras anggaran panti yang khusus menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut.

Seperti diketahui aturan yang diberlakukan sejak 1 Mei 2019 itu mewajibkan pasien untuk fingerprint di 4 poli layanan masing-masing hemodialisis, mata, jantung dan rehabilitasi medis. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk menekan risiko penyalahgunaan.

"ODGJ masuk ke daftar terakhir yang diwajibkan untuk fingerprint, bisa dibayangkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk memberangkatkan puluhan bahkan ratusan pasien hanya untuk menjalani pengobatan ke rumah sakit rujukan penanganan gangguan jiwa di RS Dr Marzoeki Mahdi, Bogor," kata Deni Solang, kepada detikcom, Kamis (16/1/2020).


Disebut Deni, sejauh ini memang negara dianggap telah hadir melalui layanan antar jemput pasien dari Panti Aura Welas Asih di Palabuhanratu ke Bogor setiap bulannya oleh RS Marzoeki Mahdi. Namun meski gratis tetap saja ada biaya yang menjadi tanggungan panti.

"Kalau kita berangkatkan misalkan 80 orang, satu hari pulang pergi dengan jeda waktu layanan medis satu pasien taruh misalkan 5 menit kali jumlah pasien bisa berapa lama. Biaya makan, biaya lain-lain tetap kita yang tanggung. Persoalan inilah yang akhirnya membuat boros anggaran panti," beber Deni.

Deni menyebut kondisi anggaran panti saat ini sudah kembang kempis, mulai dari kebutuhan konsumsi pasien yang saat ini berjumlah 260 orang hingga kebutuhan lain. Dari jumlah itu ada sebanyak 92 orang yang memegang BPJS Kesehatan.


"Kami berharap aturan tersebut dicabut, karena aturan fingerprint kita anggap kurang ramah kepada penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental yang ada di kami. Aturan itu malah membuat pertumbuhan penyandang kejiwaan makin banyak karena mempersulit mereka untuk berobat, kita sadari ini aturan berlaku nasional keluhan datang bukan dari kita saja banyak panti lain mengalami hal serupa," tandas Deni.



Tonton video Takut Kejadian Jiwasraya Terulang, MPR Minta KPK Awasi BPJS:

[Gambas:Video 20detik]



(sya/mso)