Pemkab Pangandaran Akan Rampingkan Jumlah Pegawai Satpol PP

Pangandaran - Dinilai terlalu gemuk, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan melakukan perampingan pegawai Satpol PP yang berstatus non ASN. Saat ini terdapat 193 anggota Satpol PP berstatus tenaga magang yang sudah diberikan Surat Perjanjian Kerja untuk bertugas di Kabupaten Pangandaran.

"Sekarang di Setda saja petugas Satpol PP ada 30 orang, di kantor DPRD ada 20 orang. Padahal di kantor dewan sudah ada sekuriti untuk pengamanan gedung dan sebagainya. Kalau anggota Satpol PP kan tugasnya bukan itu, belum lagi yang ada di rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati. Yang satu masuk yang lainnya libur, kan tidak efisien," ujar Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Rabu (15/1/2020).

Dia menegaskan dari 193 pegawai Satpol PP tersebut yang dibutuhkan hanya sebanyak 90 pegawai. "Penempatannya nanti Kepala Satpol PP yang mengurus. Kami butuh Satpol PP sekitar 90 orang untuk bertugas di objek wisata Pangandaran," kata Jeje.

Mereka yang terpilih akan diberi perjanjian kerja dan mendapat upah setara UMK atau sekitar Rp 1,8 juta. "Kita lihat kinerja yang 90 anggota ini kalau ada yang tidak benar kerjanya, kita ganti dengan anggota yang kita berhentikan," ujarnya.

Sementara itu akhir pekan kemarin, sebanyak 193 anggota Satpol PP Pangandaran telah mengikuti uji kompetensi selama dua hari dengan melibatkan Polsek Pangandaran dan Koramil 1320/Pangandaran di aula kantor Desa Pananjung dan Kecamatan Pangandaran dengan materi berupa tes kesehatan, baris berbaris serta wawasan.

"Hasil uji kompetensi yang kemarin, akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk merampingkan jumlah pegawai Satpol PP non ASN," kata Jeje. (ern/ern)