.webp)
Hal itu diungkapkan Abdullah usai membuka seminar Kewenangan Bawaslu dan Keadilan Pemilu di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019). Seminar tersebut dihadiri perwakilan KPU dan parpol di Jabar.
Ia mengatakan ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya dalam pelaksanaan pemilu. Terutama kaitannya praktik politik transaksional, penyalahgunaan birokrasi sebagai mesin politik hingga pemanfaatan uang negara untuk ongkos kampanye.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Pilkada masih efektif dilakukan di Indonesia. Hanya saja perlu beberapa perbaikan agar sistem pemilu ke depan bisa lebih berkualitas.
"Pemilihan langsung katanya tak efektif. Kami memandang masih efektif dengan beberapa catatan. Misalnya Poltik transaksional, kecurangan penyelenggara. Perbaikan harus dilakukan," jelas dia.
Ia mengakui Pilkada 2020 ini menjadi tantangan besar. Selain adanya keraguan mengenai pemilihan langsung, pihaknya juga harus menciptakan sistem pemilu yang lebih berkualitas.
"Harus ada arah konsolidasi mengenai konsep pemilu yang berkualitas. Kita libatkan masyarakat pemilu memberi masukan agar desain kepemiluan kita bisa lebih baik. Tidak pasrah saja dengan elit di pusat," ungkap dia.
Di samping itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukkan bahwa pemilu secara langsung masih efektif, di antaranya dengan membuat Sekolah Kader Pemilu. Masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu.
"Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politik," ujar Abdullah.
Untuk diketahui, pada 2020 di Jabar ini terdapat 7 kabupaten dan 1 kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok.
Tonton juga Gibran-Bobby Maju Pilkada, Sandiaga: Nggak Ada Masalah :
(mud/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
