Anggota Komisi IX Tolak Izin Obat-Makanan Dikelola Kemenkes

Mukhlis Dinillah - detikNews
Minggu, 15 Des 2019 20:32 WIB
(Foto: Azizah/detikcom) Netty Prasetiyani
Cirebon -
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menentang rencana izin edar obat dan makanan dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia meminta izin edar tersebut tetap di bawah kendali BPOM.
Menurutnya sebagai badan yang bertugas melakukan pengawasan peredaran makanan dan obat di masyarakat, BPOM harus mendapatkan dukungan penguatan kelembagaan dari DPR.
"Kemenkes urus BPJS saja belum beres, bagaimana mau urus izin edar ," kata Netty dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (15/12/2019).
Menurutnya saat ini masih banyak ditemukan obat dan makanan ilegal yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut berdasarkan temuan BPOM di lapangan.
Ia menuturkan dalam Opson VIII Tahun 2019 ditemukan bahan pangan dan obat ilegal senilai Rp 61 miliar pangan segar dan olahan, 172.532 pieces kemasan obat, 170.119 kemasan pangan dan obat kedaluwarsa/rusak, 1,6 juta bungkus jamu dari 330 merk, serta 2.217 situs layanan penjualan obat dan makanan online yang tidak sesuai dengan aturan BPOM.
"Saat ini, dalam operasi yang dilakukan BPOM masih banyak ditemukan makanan dan obat ilegal yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Misalnya, tanpa nomor registrasi, tanpa izin edar, kedaluwarsa, rusak atau mengandung bahan berbahaya," ungkap anggota fraksi PKS ini.
Dia mengajak masyarakat membangun kesadaran terhadap kualitas makanan dan obat yang dikonsumsi sehari-hari. Masyarakat harus lebih teliti lagi dalam membeli produk yang beredar di pasaran.
"Negara mengatur dan mengawasi peredaran makanan dan obat, masyarakat sadar untuk memilih yang sehat. Pastikan Cek KLIK, Kemasan, Label, Izin edar dan masa kadaluwarsa sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan dan obat," ujar Netty


(mud/mud)