Ikut Putuskan Rumah Deret Tamansari, Emil: Sudah Diinisisasi Sejak 2007

Mochamad Solehudin - detikNews
Sabtu, 14 Des 2019 23:24 WIB
Foto: Mukhlis Dinillah
Foto: Mukhlis Dinillah
Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menjadi sasaran warganet yang meluapkan berbagai pendapatnya terkait pembangunan rumah deret Tamansari yang kini jadi polemik. Dia mencoba memberi penjelasan mengenai proyek yang sudah tertunda selama 2 tahun itu.

Seperti dilihat detikcom Sabtu (14/12/2019) dalam akun instagram pribadinya, Ridwan membeberkan mengenai sejarah munculnya proyek tersebut. Mulai tahapan perencanaan hingga akhirnya dieksekusi oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial sekarang ini.

Dia juga melengkapi postingan di akun instagramnya itu dengan beberapa potongan berita, mulai pertemuan Oded dengan warga hingga desain atau konsep pembangunan rumah deret Tamansari yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat.

"Terkait rumah deret Tamansari, Wali Kota Bandung Oded M Danial, kemarin sudah beritikad baik menemui langsung warga terdampak dan memberikan solusi. Mereka diberikan kontrakan selama satu tahun, selama pembangunan berlangsung seperti halnya mayoritas 176 KK yang sudah pindah sementara untuk nanti balik lagi," tulis Emil pada penjelasannya.

Ridwan Kamil yang juga terlibat dalam pengambilan kebijakan saat menjadi wali kota Bandung memberi gambaran soal proyek itu. Dalam penjelasannya dia menyebut penataan kawasan kumuh Tamansari sudah diinisiasi sejak 2007 pada masa kepemimpinan Dada Rosada, sesuai arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat saat itu.

"Proses ini dilanjutkan finalisasinya oleh saya pribadi selaku wali kota terdahulu dan sekarang dieksekusi oleh Walikota Oded M Danial," terangnya.

Akhirnya berbagai proses dilakukan, dialog demi dialog dilakukan bersama warga. Hasilnya, lanjut dia, sebagian besar atau 176 KK setuju dan mendukung pembangunan rumah deret tersebut.

"Mereka paham bahwa mereka akan kembali lagi ke tempat masa kecilnya itu. Karenanya 90 persen alias silent majority ini bersedia pindah sementara dan tidak mempermasalahkan," ucapnya.

Namun memang dalam kenyataannya, kata dia, masih ada sekitar 15 KK atau 10 persen masih belum sepakat dengan pembangunan. Penolakan sejumlah warga itu sudah mendapat fasilitas oleh Komnas HAM untuk mediasi dengan Pemkot Bandung.

"Dipersilahkan menggugat ke PTUN hasilnya, oleh PTUN gugatannya tidak diterima," terangnya kembali.

Terlepas dari itu, dia tetap menyesalkan adanya ekses negatif dari penertiban yang dilakukan pada Kamis (12/12/2019). Dia berharap kejadian ini tidak terulang dan masing-masing bisa menahan diri.

Unggahan Emil ini, mendapat berbagai respon dari warganet. Kurang lebih sampai Sabtu (14/12/2019) pukul 21.46 WIB sudah ada 1.631 warganet yang mengomentari dengan beragam tanggapannya.

Ada yang memberi saran hingga mengkritik orang nomor satu di Jabar itu. Seperti yang disampaikan akun instagram bernama giskalfrsy. "Retorika cuci tangan, agar nama bersih. Pelaksanaan penggusuran tidak memanusiakan manusia," tulisnya. (mso/ern)