Irfan mengatakan jatah Bankeu untuk 27 kabupaten/kota tentunya sudah berdasarkan sejumlah indikator penilaian dan kebutuhan.
"Sekarang kenapa Tasikmalaya besar, tinggal dilihat jenis Bankeunya apa, kan ada jenisnya. Kalau hal-hal menyentuh masyarakat, wajar saja mau berapa pun. Tapi kalau bentuknya IT, ya nggak wajar," kata Irfan via telepon seluler, Rabu (11/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kebutuhannya untuk perbaikan sekolah, puskesmas, jalan, dan ekonomi, jumlahnya berapa pun nggak jadi masalah," ucap politikus Demokrat tersebut.
Namun Irfan wanti-wanti, jangan sampai anggaran Bankeu besar itu digunakan untuk dana hibah. Pasalnya, beberapa waktu lalu penyaluran hibah Bansos wilayah yang pernah dipimpin Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum tersebut bermasalah.
"Karena banyak bermasalah di Tasikmalaya hibah Bansos, nah itu coba dilihat hibah Bansos atau bukan (porsi besarnya)," tandasnya.
Ia mengingatkan untuk meningkatkan pengawasan pemanfaatan bantuan keuangan di daerah, terutama untuk hibah Bansos. Ia menyebut sering kali penyalahgunaan terjadi dalam proses penyaluran, bukan perencanaan.
"Pemerintah ketika memberikan ke bawah pengawasan berlapis. Betul nggak penerimanya. Jadi masalah hibah Bansos itu terjadi kolusi dalam penerimaan. Contoh menghibahkan sepuluh, cuma nerima dua. Perencanaan betul, tapi eksekusi di bawah harus diperhatikan," ujar Irfan.
Simak juga video Horor Tanah Bergerak di Tasikmalaya, 146 Rumah Rusak:
(mud/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini