Mahfud Md Ungkap Alasan Pemerintah Lambat Tangani Kasus HAM Masa Lalu

Bandung - Menko Polhukam Mahfud Md tak memungkiri penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) masa lalu berjalan lamban. Mahfud menyebut hal itu karena saat ini memasuki era demokrasi.

"Penegakan HAM terasa lama itu harus disadari daripada konsekuensi demokrasi," kata Mahfud saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Mahfud Md Klaim Pelanggaran HAM Pemerintah ke Masyarakat Nihil

Mahfud menjelaskan, dalam sistem demokrasi, penyelesaian HAM masa lalu tidak bisa dilakukan secara sepihak, sehingga saat ini kekuasaan sudah terbagi dan semua ikut menentukan sikap.

"Demokrasi dan penentuan keputusan tidak pernah bertemu, makanya lambat, ada yang sudah selesai tapi sedikit sekali. Kalau dulu pas kekuasaan Pak Harto (mantan presiden Soeharto) selesai dengan satu keputusan," katanya.

"Kalau mau melakukan secara otoriter, itu mudah. Tapi itu tidak boleh dilakukan karena kita punya amanat reformasi, bertindak sewenang-wenang tidak boleh. Kita harus berembuk secara demokratis untuk menyelesaikan HAM di masa lalu," Mahfud menambahkan.

Baca juga: Siap Revisi UU HAM, Anggota Komisi III DPR Soroti Konflik Pertanahan

Ia mengatakan saat ini ada 12 kasus peninggalan HAM masa lalu. Namun Mahfud tak menjelaskan secara terperinci kasus apa saja. Dia menegaskan pemerintah tengah serius menuntaskan kasus-kasus HAM pada masa lalu.

"Ya itu yang masa lalu ini dibagi tiga. Satu, yang sedang berjalan ada beberapa. Kedua, yang sudah selesai dan diputus ini masalahnya nggak ada. Ketiga, ini kasus tidak bisa diselesaikan, kasus 84 'petrus' (penembakan misterius) ini subjek-objek nggak jelas, alat bukti nggak ada," tutur Mahfud. (dir/bbn)