Mahfud Md Klaim Pelanggaran HAM Pemerintah ke Masyarakat Nihil

Menko Polhukam Mahfud Md (Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Bandung - Menko Polhukam Mahfud Md mengklaim pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari pemerintah kepada masyarakat sudah tidak ada. Namun sebaliknya, dia menilai pelanggaran HAM saat ini terjadi antarmasyarakat.

Hal itu diungkapkan Mahfud saat menghadiri acara peringatan Hari HAM Sedunia yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019). Mahfud menyatakan pelanggaran HAM dari pemerintah nihil sejak era Reformasi.

"Sebelum Reformasi, pengekangan, bahkan pelanggaran, HAM terjadi hegemonik sehingga sekarang menyisakan 12 masalah. Tapi, dalam situasi sekarang, pelanggaran HAM yang dilakukan sistematik oleh negara sudah tidak ada. Kenapa? Karena pelanggaran HAM saat ini horizontal," kata Mahfud.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menjelaskan pelanggaran HAM secara horizontal itu dilakukan antarmasyarakat. Bahkan, dia mengungkapkan, masyarakat juga kerap melanggar HAM terhadap pemerintah.

"Apakah saat ini masih ada pelanggaran HAM? Masih, tapi sekarang polanya berubah. Dulu vertikal dari atas represi rakyatnya, sekarang pelanggaran HAM horizontal dilakukan oleh kelompok masyarakat ke masyarakat lain. Aparat dilempari batu, dikeroyok. Ini harus dilihat sehingga menilai pelanggaran HAM sekarang itu polanya berubah. Jangan menuding ke satu arah," tuturnya.

Tonton juga Datangi Mahfud Md, Erick Thohir Dapat Laporan soal Radikalisme di BUMN :

Menurut Mahfud, penegakan HAM saat ini tetap harus dilakukan. Namun penegakan perlu dilakukan dalam sektor sosial, ekonomi, dan budaya. Masyarakat, ujar dia, perlu mendapat jaminan perlindungan HAM di Indonesia.

"Jaminan kesehatan, kartu pendidikan, dan sebagainya dilakukan pemerintah melalui pembangunan ekonomi, pemerataan pendidikan, kebijakan afirmasi," katanya.

Mahfud lantas mencontohkan program-program penegakan HAM yang dilakukan saat ini. Salah satunya memberikan jaminan pendidikan kepada anak-anak Papua.

"Misalnya kita punya program Saudara Papua. Itu adalah program ketika anak-anak Papua tes biasa tidak bakal lulus, lalu pemerintah memberi kursi, silakan tanpa tes. Itu dalam rangka penegakan HAM. Kadang kala kita hanya menganggap HAM itu pelanggaran hukum masa lalu, yang sekarang kita berusaha menyelesaikan," ujarnya.

"Saat ini kita memang masih mempunyai beberapa masalah HAM yang tidak bisa dihindari, pasti ada pelanggaran HAM di Amerika sekalipun. Tapi sejak Reformasi, kita berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan instrumen hukum dan konstitusi diperbaiki," Mahfud menambahkan.