Ridwan Kamil Segera Bentuk Badan Khusus Tangani KBU dan Citarum

Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membentuk badan khusus untuk mengurusi persoalan di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Sungai Citarum. Ia menargetkan awal tahun 2020 badan tersebut sudah terbentuk.

RK mengatakan, dasar hukum pembentukan badan khusus ini yaitu Perpres No 45 tahun 2018 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Cekungan Bandung.

Baca juga: Luncurkan 'Sapa Warga', Pemprov Jabar Beri HP kepada 53 Ribu RW

Menurutnya wewenang badan khusus tersebut meliputi lima wilayah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Sehingga, persoalan KBU dan Citarum diselesaikan oleh badan tersebut.

"Nanti semua permasalahan yang dianggap keliru, atau usulan baru bagaimana cara membuat solusinya insyallah akan dilakukan terpadu melalui badan otoritas itu. Sehingga di dalamnya urusan Citarum dan KBU akan diselesaikan. Tidak tunjuk-tunjukkan lagi," kata RK kepada detikcom, Minggu (8/12/2019).

Ia menuturkan, saat ini pembentukan badan khusus tersebut masih dalam tahap kajian. Pihaknya tengah mencari formatur yang akan mengisi organisasi baru tersebut.

"Lagi dikaji (penbentukannya). Apakah nanti diketuai Sekda atau orang baru. Mungkin awal 2020 badannya sudah ada," katanya.

Baca juga: Tanah Turun 1-20 Cm Per Tahun, Bandung Raya Bakal Krisis Air di 2030

Disinggung apakah ada perwakilan masing-masing wilayah di dalam badan tersebut, RK belum bisa memastikannya. Ia masih mengkaji lebih jauh mengenai formatur badan tersebut.

"Nah itu organisasinya sedang dicari bentuknya, karena barang baru. Belum pernah ada sebelumnya. (Kita adopsi badan khusus) Amerika Serikat," ujar RK.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar beberapa tahun terakhir sudah memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang mengurusi khusus masalah KBU. Namun, badan tersebut di akhir kepemimpinan Ahmad Heryawan dibubarkan. (mud/tro)