Eks Bos PD Pasar Bandung Tilap Deposito untuk 'Garam Juara'

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 04 Des 2019 16:13 WIB
Terdakwa Andri Salman saat menghadiri sidang kasus dugaan korupsi dana deposito. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Setelah itu dilaksanakan, BPRS HIK mencairkan pembayaran kepada PT Fast Media Internusa sebesar Rp 2,4 miliar. Pencairan berlangsung dua tahapan.

Tahap pertama pada 26 April 2017 sebesar Rp 1,4 miliar, yang mana sebesar Rp 1,1 miliarnya untuk pembelian garam 400 ton dan Rp 300 juta untuk rekening PT Fast Media Internusa. Selanjutnya pencairan tahap kedua dilakukan pada 10 Mei 2017 sebesar Rp 1 miliar yang masuk lagi ke dalam rekening PT Fast Media Internusa. Sehingga total uang di dalam rekening perusahaan tersebut Rp 1,4 miliar.

"Akan tetapi, token, password dan username rekening perusahaan itu berada dalam penguasaan terdakwa. Sehingga PT Fast Media Internusa tidak bisa melakukan transaksi perbankan apapun terhadap rekening itu. Dengan menguasai token, password dan username tersebut, terdakwa dengan leluasa menggunakan uang untuk kepentingan lain," tutur Gani.


Andri diketahui menggunakan uang senilai Rp 1,4 miliar yang ada di rekening perusahaan PT Fast Media Internusa itu untuk pengadaan kendaraan operasional direksi PD Pasar senilai Rp 300 juta, kebutuhan operasional direktur utama dan direktur operasional PD Pasar senilai Rp 250 juta. Sedangkan sisanya digunakan untuk pembayaran utang PT Fast Media Internusa ke BPRS HIK dan untuk operasional gudang garam dan distribusi garam.

Sementara uang Rp 1,1 miliar untuk membeli garam tak sesuai dengan permintaan awal sebanyak 400 ton. Menurut jaksa, garam yang disediakan hanya sebanyak 107 ton. "Setelah mengetahui ternyata yang dikirim hanya 107 ton, kemudian garam itu oleh terdakwa dijual ke pasar-pasar di Kota Bandung dengan hasil penjualan Rp 536 juta dan uang keuntungan tetap dalam penguasaan terdakwa," ucapnya.

Atas perbuatannya, jaksa menjerat Andri dengan pidana sesuai Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Usai persidangan, Andri tak banyak mengomentari soal uraian kasus yang dibacakan jaksa. Dia berencana mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa.

"Saya akan mengajukan eksepsi di sidang selanjutnya," kata Andri singkat.
Halaman

(dir/bbn)