"Kita harus menyisir titik problem beban itu di mana. Nah, ini mulai dari pengawasan Bawaslu, misal jangan sampai soal logistik yang tertunda menyebabkan pengawas harus begadang menunggu dan lain sebagainya," ucap Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat dihubungi, Kamis (21/11/2019).
Ia mengatakan keterlambatan logistik pemilu memang menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pada petugas. Menurut dia, petugas harus menunggu hingga logistik tiba di TPS atau di tempat penghitungan suara.
"Kami antisipasi belajar dari pileg dan pilpres kemarin. Kami lakukan fungsi pengawasan Bawaslu juga. Mulai kami intensifkan menilai titik bebannya di mana. Apakah kemudian mereka stand by karena menunggu ketidakpastian ketika distribusi logistik, jadi banyak yang mulai begadang," tutur Abdullah.
"Harusnya logistik tiba di TPS itu H-1, tapi ada juga yang belum sampai hari-H. Ini kan problem di penyelenggara soal distribusi logistik," Abdullah menambahkan.
Selain persoalan logistik, Abdullah mengatakan proses penghitungan juga dapat menjadi masalah. Pada pileg dan pilpres lalu, banyaknya surat suara yang harus dihitung menjadi persoalan sehingga petugas kelelahan.
Namun, pada Pilkada 2020, dia berharap proses rekap tidak menimbulkan banyak masalah. Sebab, Pilkada di Jabar hanya akan dilakukan di 8 kabupaten dan kota di Jabar.
"Kalau di Pilkada (2020), saya kira karena konten rekapnya juga paling hanya tiga atau empat pasangan calon, jadi membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama," ujar Abdullah.
Simak video Wacana Pilkada Asimetris Ala Tito Karnavian:
(dir/bbn)
