Evaluasi Pilkada, PKB Akan Perjuangkan Gubernur Dipilih DPRD

Mukhlis Dinillah - detikNews
Selasa, 12 Nov 2019 18:51 WIB
Jubir DPP PKB Syaiful Huda (Foto: dok. PKB)
Jubir DPP PKB Syaiful Huda (Foto: dok. PKB)
Bandung -

Jubir DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai pilkada langsung tidak melulu menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dievaluasi. Sebab, selama ini banyak pemimpin inovatif dan berprestasi yang lahir dari kontestasi tersebut.

Hal itu diungkapkan Huda dalam rilis yang diterima detikcom menanggapi keinginan Mendagri Tito Karnavian mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

"Kami memahami keresahan Mendagri terkait pelaksanaan pilkada langsung yang di beberapa wilayah lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Tetapi jangan lupa, di beberapa wilayah, mekanisme pilkada langsung melahirkan banyak kepala daerah berprestasi yang membawa dampak kesejahteraan bagi warganya," kata Huda, Selasa (12/11/2019).

Huda menilai evaluasi dampak negatif pilkada langsung tetap bisa dilakukan untuk pemetaan wilayah mana yang memang berdampak negatif dan yang positif. Meski begitu, indikator evaluasi harus ditentukan terlebih dahulu serta bersifat terbuka terhadap akses publik.

"Di wilayah-wilayah yang dampak negatif pilkada langsung lebih mendominasi, bisa dipikirkan mekanisme pemilihan lain yang bisa menekan dampak negatif tersebut. Bisa pemilihan melalui DPRD atau mekanisme yang lain," ujarnya.
Pria yang juga Ketua Komisi X DPR ini mengusulkan mekanisme pilkada asimetris. Pelaksanaan pilkada asimetris adalah mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan pilkada langsung maupun pilkada tak langsung di berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah.

"Pilkada asimetris ini menarik karena pelaksanaan pilkada sesuai dengan kondisi objektif masyarakat baik dari sisi tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan, maupun tingkat kedewasaan politik pemilih di wilayah masing-masing," katanya.

Opsi kedua, kata Huda, adalah pemilihan tidak langsung di tingkat provinsi dan pemilihan langsung di tingkat kabupaten/kota.

Opsi itu didasari atas pemikiran bahwa gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat sehingga pemilihannya cukup melalui DPRD. Sedangkan bupati/wali kota, yang sehari-hari menghadapi masyarakat untuk memecahkan berbagai persoalan kependudukan secara bersama-sama, harus dilakukan secara langsung. Sebab, kepala daerah yang terpilih adalah representasi kepentingan warga.

"PKB sendiri lebih cenderung setuju dan akan memperjuangkan opsi kedua ini," katanya.

(mud/tro)