detikNews
Jumat 08 November 2019, 15:33 WIB

Fraksi PSI-PKB Minta Pemkot Bandung Buka e-budgeting APBD ke Publik

Mochamad Solehudin - detikNews
Fraksi PSI-PKB Minta Pemkot Bandung Buka e-budgeting APBD ke Publik Foto: Mochamad Solehudin
Bandung - Sejak 2017 lalu, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan sistem e-budgeting dalam penyusunan APBD. Sayangnya sistem tersebut belum bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Contohnya saja pada penyusunan RAPBD Kota Bandung 2020 sekarang ini. Di dalam website apbd.bandung.go.id tidak termuat rancangan APBD Kota Bandung untuk tahun 2020. Pada laman tersebut hanya termuat APBD 2018 saja.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB mendorong agar Pemkot Bandung untuk membuka data rencana APBD 2020 yang berupa e-budgeting ke publik. Sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi proses penganggaran di Kota Bandung.

"Kami mendorong Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Wali Kota Bandung untuk membuka e-budgeting ke publik, bukan hanya untuk anggota DPRD," kata Ketua Fraksi PSI-PKB Christian Julianto, di Gedung DPRD Bandung, Jumat (8/11/2019).

Menurutnya, dengan langkah tersebut bisa meminimalisir praktik-praktik korupsi di lingkungan Pemkot Bandung. Karena, kata dia, proses penyusunan anggaran benar-benar dilakukan secara transparan dan bisa diawasi langsung oleh masyarakat.

"Kami percaya bahwa paling efektif untuk melawan korupsi adalah transparansi. Transparansi akan membuka ruang-ruang gelap di mana terjadi korupsi," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, sistem e-budgeting yang dimiliki Kota Bandung dirasa sudah cukup baik. Sehingga tidak ada salahnya apabila publik juga bisa diberi akses untuk melihat struktur anggaran di dalam APBD.

"Ini jadi momentum yang baik untuk menjadikan Bandung sebagai benchmark dalam transparansi perencanaan dan penganggaran. Ini juga bisa jadi pendidikan politik yang baik. Masyarakat bisa melihat ternyata pemerintah benar-benar memperjuangkan (pembangunan melalui anggaran yang jelas penyalurannya)," katanya.

Selain itu, Christian menyebut Kota Bandung bisa menjadi pioner di Indonesia bila membuka e-budgeting ini ke publik. Karena sejauh ini Jakarta dan Surabaya saja yang sudah lebih dulu menerapkan e-budgeting belum membuka secara luas sistem e-budgetingnya.

"Jakarta dan Surabaya saja belum. Ini akan jadi benchmark (kalau Bandung melakukan)," ucapnya.

Di lokasi yang sama Sekretaris Fraksi PSI-PKB Erwin menambahkan, sampai saat ini proses pembahasan anggaran masih dilakukan antara DPRD dengan Pemkot. Sehingga, kata dia, masih ada waktu bagi masyarakat untuk memberi masukan terkait anggaran tersebut.

"E-budgeting itu semangatnya keterbukaan, setelah tiga tahun akan lebih baik (dibuka ke publik) nanti akan ada apresiasi ternyata Pemkot benar dan baik (dalam penyusnan dan penggunaan anggarannya)," kata dia.

Disinggung apakah fraksi PSI-PKB menemukan anggaran 'siluman' dalam RAPBD yang tengah dibahas, Erwin menyebut belum ada. Menurutnya sistem sudah baik hanya tinggal memberi ruang ke publik untuk bisa mengaksesnya.

"Yang tidak begitu penting, enggak ada. Rapat dengan semua SKPD sampai hari Minggu ini dan sampai sekarang belum ada (temuan janggal). Untuk anggarannya sendiri sekitar Rp7,3 triliun (APBD 2020)," ujarnya.


(mso/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com