Soroti ASN Cuti Saat Pilkada, Bawaslu Jabar: Rentan Konflik Kepentingan

Bandung - Bawaslu Jabar menyoroti draf revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, terutama soal aparatur sipil negara (ASN) tak perlu mundur saat maju pilkada. Pihaknya menilai hal tersebut berpotensi terjadi konflik kepentingan.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan rencana RUU Pilkada tersebut harus menjadi perhatian. Jangan sampai dimanfaatkan ASN yang maju dalam kontestasi pilkada, khususnya di delapan kabupaten/kota pada 2020.

"Jangan sampai para pihak yang maju menggunakan pengaruh kekuasaannya, ini harus dipastikan," kata Abdullah kepada wartawan di Hotel El Royal, Kota Bandung, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Pelototi Petahana dan ASN

Ia khawatir ASN yang hanya cuti saat maju pilkada menyalahgunakan jabatannya untuk menggalang suara dari bawahannya. Sebab, ia menilai, pengaruh ASN tersebut masih melekat kalau hanya cuti saat pilkada.

"Kenapa ada norma soal pentingnya mereka mundur dari jabatan, agar pengaruh kekuasaan itu tidak memainkan peran dalam proses kontestasi elektoralnya," tuturnya.

Abdullah menyarankan agar ASN yang maju di pilkada lebih dulu menanggalkan jabatannya di pemerintahan. Hal itu mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"Nah, ini diharapkan akan lebih objektif kalau mereka melepaskan dari jabatan-jabatan itu, baru ini mengikuti kontestasi pemilu itu," ujar Abdullah.

Baca juga: Pemprov Jabar Terima Pengajuan Cuti Kampanye 19 Kepala Daerah

Tonton juga video Gibran Maju Pilkada Solo, Kaesang Sibuk Urusi Transisi Bisnis:

[Gambas:Video 20detik]

(mud/bbn)