Dewan Soroti Serapan Anggaran Pemprov Jabar Baru 50 Persen

Bandung - Komisi II DPRD Jabar menyoroti serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar yang baru rata-rata mencapai 50 persen. Serapan anggaran ini rendah karena sebagian realisasi pembiayaan program dilakukan pada akhir tahun.

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi mengatakan serapan anggaran setiap OPD beragam, mulai 40 hingga 60 persen. Salah satunya OPD mitra Komisi II, yang serapannya baru 40 persen.

"Akhir Oktober itu ada yang 50 atau 60 persen (serapan anggaran). Bahkan Dinas KUK (Koperasi dan Usaha Kecil), mitra kami, masih rendah, baru 40 persen," kata Yunandar kepada detikcom, Selasa (5/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan salah satu penyebab rendahnya serapan di Dinas KUK adalah realisasi anggaran perlombaan One Pesantren One Product (OPOP) belum terlaksana. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 99 miliar.

"Jadi khusus program (OPOP) ini baru 30 persen. Anggaran sisa dari Rp 99 miliar itu buat hadiah perlombaan (produk pesantren terbaik) yang dibayarkan di akhir tahun," ungkap politikus PDIP ini.

Selain menyoroti serapan anggaran, ia menilai Dinas KUK gagal menerjemahkan program OPOP yang diinginkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurutnya, perlombaan produk bukan tujuan utama dari program tersebut.

"(Program OPOP) kan tujuannya menggerakkan perekonomian di pesantren, agar bisa lebih mandiri. Kalau perlombaan tidak akan ada pesantren bisa mandiri, karena ini mencari produk terbaik menurut dinas, bukan pasar (konsumen). Jadi gagal menerjemahkan," tutur dia.

Melihat waktu yang tersisa, ia memprediksi serapan anggaran OPD di Pemprov Jabar hanya bisa maksimal 70 persen. Sebab, prediksi SiLPA 2019 mencapai Rp 4,55 triliun atau setara 15 persen (APBD).

"Kita lihat kemungkinan realistisnya hanya 70 persen (serapan). Artinya, jangan dipaksakan mencapai 85 persen tapi jatuhnya penghamburan anggaran. Lebih baik SilPA ini menjadi solusi pembiayaan (proyek strategis) di tahun berikutnya," ujar Yunandar. (mud/ern)