Senin 04 November 2019, 13:17 WIB
Didesak Dewan, Pemkot Bandung Kaji Bentuk BPBD
Foto: Tri Ispranoto
Bandung -
Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pasalnya sampai saat ini Kota Bandung tidak memiliki lembaga khusus untuk mengurusi masalah kebencanaan.
"Ya saya sudah minta kepada Kabag SOTK agar dikaji. Karena memang selama ini Bandung belum punya. Apakah masih bisa tercover hanya bidang saja atau (harus ada BPBD)," kata Wali Kota Bandung Oded M Danial, di Pendopo, Senin (4/11/2019).
Sebagaimana diketahui, selama ini Pemkot Bandung mempercayakan perihal kebencanaan kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB). Kondisi itu dinilai oleh sebagian pihak kurang efektif dan sudah ketinggalan dibanding daerah lain di Jabar.
"Ke depan kita lihat," ucapnya.
Dia menganggap pembentukan BPBD bukan sesuatu yang sulit. Namun wacana itu tentu harus dikaji secara matang untuk melihat efektivitas pembentukan lembaga tersebut.
"Nanti setelah ada kajian. Saya kira enggak berat. SDM mah banyak. Tapi kan tiap kota/kabupaten berbeda (permasalahannya). Tapi apapun kita lihat kajiannya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Bandung kembali mendorong Pemkot untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selama ini penanggulangan bencana dibebankan ke Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.
"Di Kota Bandung sendiri BPBD belum terbentuk, penanggulangan bencana masih ditangani Diskar PB yang merupakan bidang di dalam OPD. Sehingga Pemkot sudah tertinggal dibanding kota/kabupaten di sekitarnya yang sudah lebih dulu membentuk BPBD," kata Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem Rendiana Awangga.
(mso/err)
"Ya saya sudah minta kepada Kabag SOTK agar dikaji. Karena memang selama ini Bandung belum punya. Apakah masih bisa tercover hanya bidang saja atau (harus ada BPBD)," kata Wali Kota Bandung Oded M Danial, di Pendopo, Senin (4/11/2019).
Sebagaimana diketahui, selama ini Pemkot Bandung mempercayakan perihal kebencanaan kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB). Kondisi itu dinilai oleh sebagian pihak kurang efektif dan sudah ketinggalan dibanding daerah lain di Jabar.
Dia menganggap pembentukan BPBD bukan sesuatu yang sulit. Namun wacana itu tentu harus dikaji secara matang untuk melihat efektivitas pembentukan lembaga tersebut.
"Nanti setelah ada kajian. Saya kira enggak berat. SDM mah banyak. Tapi kan tiap kota/kabupaten berbeda (permasalahannya). Tapi apapun kita lihat kajiannya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Bandung kembali mendorong Pemkot untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selama ini penanggulangan bencana dibebankan ke Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.
"Di Kota Bandung sendiri BPBD belum terbentuk, penanggulangan bencana masih ditangani Diskar PB yang merupakan bidang di dalam OPD. Sehingga Pemkot sudah tertinggal dibanding kota/kabupaten di sekitarnya yang sudah lebih dulu membentuk BPBD," kata Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi NasDem Rendiana Awangga.
(mso/err)
