detikNews
Jumat 04 Oktober 2019, 20:22 WIB

Cegah Tenaga Kerja Ilegal, Pemprov Jabar Terapkan Sistem Navigasi

Mukhlis Dinillah - detikNews
Cegah Tenaga Kerja Ilegal, Pemprov Jabar Terapkan Sistem Navigasi Disnakertrans Jabar menyampaikan sistem navigasi tenaga kerja saat acara Japri di Gedung Sate. (Foto: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung - Pemprov Jabar bakal membangun Migrant Service Center sebagai sebuah sistem pendataan tenaga kerja di luar negeri. Kehadiran sistem ini dibuat untuk mencegah maraknya tenaga kerja ilegal di luar negeri.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Ade Afriadi mengatakan selama ini pihaknya tidak memiliki data valid mengenai warga yang bekerja di luar negeri. Sehingga, menurut dia, dibutuhkan sistem navigasi dalam penempatan tenaga kerja.

"Kita sulitnya perjalanan migran ini bukan setahun dua tahun, ternyata 15 - 20 tahun lalu. Kita tidak punya data siapa yang diberangkatkan, perusahaan mana, user-nya di mana, karena belajar dari tidak adanya data itu, hadirlah sebuah sistem navigasi ini," kata Ade saat acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (4//10/2019).


Menurutnya, saat ini perusahaan tidak boleh lagi melakukan perekrutan langsung kepada calon tenaga kerja. Nantinya, Ade menjelaskan, sistem perekrutan tenaga kerja dilakukan secara digital seperti perekaman e-KTP.

"Jadi semua digital, akan masuk sistem. Perusahaan penempatan user melihat di sistem nanti data bersangkutan, nantinya sistem itu jadi proses rekrutmen," ujarnya.

Ade menuturkan pelayanan Jabar Migrant Service Center nanti dimulai dari prarekrutmen seperti penelusuran minat dan bakat, sosialisasi, perekrutan hingga penempatan di negara tujuan. Tentunya garansi perlindungan juga diberikan.

"Sampai selesai kontrak kembali lagi ke Indonesia juga jadi sistem navigasi kami. Intinya kita memberikan perlindungan kepada WNI yang akan jadi pekerja migran," ucapnya.


Ia mengungkapkan persoalan banyaknya tenaga kerja ilegal ini karena penyalahgunaan visa. Mereka memanfaatkan visa kunjungan untuk bekerja di luar negeri.

"Jadi kalau mau melarang mereka tidak berangkat tidak bisa karena punya paspor dan visa kunjungan, walaupun kenyataan datang ke sana kerja. Hadirnya sistem ini, kita lakukan mulai dari preventif," ujar Ade.


Simak juga video "Di Aturan Baru, Posisi untuk Pekerja Asing Makin Banyak":

[Gambas:Video 20detik]


(mud/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com