Beras Naik Premium, Penyebab Timbangan BPNT di Sumedang Jadi Berkurang

Sumedang - Warga Sumedang, Jawa Barat, heboh dengan video penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kecewa lantaran jumlah timbangan bantuan beras yang disalurkan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berkurang. Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait kejadian itu.

"Kami sudah komunikasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Dinas tidak dilibatkan dalam penentuan Bulog selaku penyedia tunggal BNPT, tapi dinas telah melaksanakan sosialisasi ke Apdesi dan Camat. Adapun kebijakan di Sumedang menggunakan beras premium," kata Hartoyo via pesan singkat, Minggu (22/9/2019).

Baca juga: Warga Sumedang Kecewa BPNT Beras 10 Kg Diterima Hanya 8 Kg

Hartoyo mengungkapkan, berdasarkan surat edaran Bulog kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat naik menjadi beras premium sehingga berkurang pada timbangan.

"Terkait surat edaran Mensos Bulan Juli 2019, Bulog sebagai penyedia BPNT sehingga berimbas kepada berkurangnya jumlah beras yang diterima KPM, tetapi ada kenaikan kualitas menjadi beras premium," katanya.

Baca juga: Kemarin Penyu, Kini Porpoise Mati Penuh Luka di Pangandaran

Dari gambar yang diterima detikcom, beras yang diterima masyarakat dibungkus menggunakan karung putih bertuliskan Beras Kita. Pada pojok kiri atas bertuliskan HET Rp 12.800, pojok kanan atas bertuliskan BUMN. Di bawah karung beras itu pun ada tulisan berat beras tersebut di antaranya 8 kg, 9 kg dan 10 kg.

"Polres sudah turun turun tangan melalui polsek-polsek. Sementara tidak ada pemotongan baik dari dinas, camat apalagi kades. Intinya adalah belum ada sosialisasi ke KPM. Sedangkan ke petugas pendamping sudah, sehingga di beberapa kecamatan pendamping bisa menjelaskan. Tetapi di beberapa desa dan kecamatan pendamping tidak bisa menjelaskan," katanya.

Foto: Dok. Polres Sumedang

Pihaknya juga sudah memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar kembali melalui sosialisasi kepada KPM. "Sudah saya koordinasikan dengan Sekda dan Bupati supaya sosialisasi sampai ke KPM. Masyarakat tidak salah karena tidak tahu, intinya sosialisasi belum sampai ke masyarakat," ujar Hartoyo. (tro/tro)