detikNews
Kamis 19 September 2019, 15:43 WIB

Pemkot: Hotel Pullman Depan Gedung Sate Bandung Langgar Perizinan

Mochamad Solehudin - detikNews
Pemkot: Hotel Pullman Depan Gedung Sate Bandung Langgar Perizinan Hotel Pullman di depan Gedung Sate, Kota Bandung, bakal dijatuhi sanksi karena melanggar perizinan. (Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sanksi kepada pengembang Hotel Pullman. Pasalnya, pembangunan hotel yang berada tepat di depan Gedung Sate itu telah menyalahi perizinan.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Bandung Oded M Danial bersama beberapa kepala dinas bahkan telah berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Mereka bertemu di Jakarta membahas masalah tersebut.

"Pak Menteri arahannya mereka (pengembang Hotel Pullman) harus diberi sanksi," kata Oded saat ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (19/9/2019).


Namun Oded tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelanggaran izin apa yang dilakukan pengembang tersebut. Dia hanya menyebut ada pelanggaran dan kini sedang disiapkan sanksi.

"Sanksinya denda (hasil dendanya) nanti untuk bangun fasos-fasum untuk masyarakat. Ada pelanggaran izin," ucapnya.

Pemkot: Hotel Pullman Depan Gedung Sate Bandung Langgar PerizinanFoto: Mochamad Solehudin/detikcom
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang Iskandar Zulkarnain mengatakan saat ini sedang menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ATR untuk masalah tersebut. Pihaknya juga sudah mengirim surat dan meminta rekomendasi terkait dengan Hotel Pullman.

"Jadi kita sedang mengirim surat terkait dengan permintaan rekomendasi kepada Kementerian. Terkait dengan Pullman, terkait tindakan yang harus kita lakukan," katanya.

Iskandar, yang juga ikut dalam pertemuan dengan Menteri ATR Sofyan Djalil, menuturkan ada masalah dari sisi perizinan dalam pembangunan Hotel Pullman. "Izinnya belum beres, semua izin operasi dan lain-lain," ucapnya.

Pemkot: Hotel Pullman Depan Gedung Sate Bandung Langgar PerizinanFoto: Mochamad Solehudin/detikcom
Namun dia tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran yang dilakukan. Tapi, yang jelas, kata dia, ada pelanggaran dan kini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Kementerian ATR untuk tindak lanjutnya.

"Kita kirim surat dan tunggu dari Kementerian tindakannya," ujarnya.
(mso/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com