detikNews
Kamis 12 September 2019, 16:23 WIB

Gadai SK untuk Bayar Utang Kampanye, Biaya Nyaleg DPRD Jabar Capai 3 M

Mukhlis Dinillah - detikNews
Gadai SK untuk Bayar Utang Kampanye, Biaya Nyaleg DPRD Jabar Capai 3 M Sebanyak 120 anggota DPRD Jabar saat dilantik (Foto: dok. Pemprov Jabar)
Bandung - Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 ramai-ramai menggadaikan SK penetapan sebagai Dewan ke bank. Plafon kredit yang diberikan sangat besar, mencapai Rp 1 miliar. Mereka lakukan itu untuk menutup utang saat pencalonan. Berapa sih biaya nyaleg?

Salah seorang anggota DPRD Jabar yang enggan disebut namanya mengaku besaran pengeluaran nyaleg beragam. Ia mengaku habis sekitar Rp 1,5 miliar untuk periode keduanya tersebut.

"Periode pertama saya habis Rp 700-900 juta. Kalau periode yang sekarang adalah Rp 1,5 miliar," kata dia saat dihubungi, Rabu (12/9/2019).

Ia mengatakan memang pencalonannya pada periode kedua ini terbilang lebih mahal. Pasalnya, dia juga merupakan pengurus partai, yang memiliki kewajiban lain di luar pencalonannya sebagai caleg.

"Sekarang lebih mahal. Kaya saya dulu hanya calon, bukan pengurus, otomatis lebih banyak tim dan relawan. Kalau sekarang kan pengurus, jadi berkewajiban ke partai juga," jelas dia.



Meski begitu, menurutnya, pengeluarannya terbilang lebih minim dibanding caleg baru. Berdasarkan pengamatannya, caleg baru bisa menghabiskan biaya Rp 2-3 miliar.

"Caleg baru Rp 2-3 miliar pasti habis kalau diakumulasikan. Tapi ada juga nggak pakai duit. Memanfaatkan caleg pusat dan kabupaten. Kan yang banyak bikin acara caleg kabupaten," tutur dia.

Ia mengaku, dengan lima tahun periode Dewan, penghasilannya bisa menutupi pengeluaran selama masa kampanye. Terlebih dengan adanya fasilitas kredit dari Bank BJB.

"Penghasilan bisa menutupi," ujar dia.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, pengeluaran caleg untuk DPRD Jabar mencapai Rp 10 miliar. Angka tersebut berdasarkan pengakuan caleg-caleg yang ditemuinya.

"Kalau obrolan mah ada yang Rp 10-15 miliar. Tapi saya tidak tahu jujur atau tidak. Tetapi banyak caleg terpilih bilang begini, ada yang 3-4 kali terpilih, ketika pertama terpilih itu dia tidak pakai uang. Tapi periode selanjutnya justru semakin mahal," tuturnya saat dihubungi terpisah.



Melihat fenomena itu, ia menilai biaya politik setiap periodenya semakin tinggi. Hal itu menunjukkan masyarakat terbiasa menentukan pilihannya berdasarkan caleg yang 'royal' kepada mereka.

"Dari sana terbaca biaya politik terus naik. Selain kompetisi antarcaleg partai kuat, masyarakat semakin terbiasa pilihan mereka terbentuk dengan uang," jelas dia.




Tonton juga video Alexander Marwata Beberkan Mekanisme Penanganan Perkara di KPK:

[Gambas:Video 20detik]


(mud/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com