Kamis 12 September 2019, 14:06 WIB
Mahasiswa Cirebon Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Mahasiswa Cirebon tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Foto: Sudirman Wamad/detikcom)
Cirebon -
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasisa Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon berunjuk rasa menolak rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Mahasiswa menggeruduk Gedung DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu bakal berdampak buruk bagi masyarakat.
Koordinator aksi Alia Amin mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak sesuai dengan UU No 24 tahun 2011 dan UU No 20 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Seharusnya, kata dia, jaminan sosial bisa berfungsi untuk menanggulangi risiko hilangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Harusnya rakyat dapat jaminan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kami menolak kenaikan karena berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat untuk biaya pangannya," kata Amin, Kamis (12/9/2019).
Lebih lanjut, Amin mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertolak belakang dengan konsep gotong royong. Sebab, lanjut dia, tak sedikit masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya.
"Seharusnya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak dilaksanakan, agar sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian, paling utama adalah pelaksanaan dan pengelolaannya harus menyeluruh dan terpadu," katanya.
Amin meminta agar DPRD Kota Cirebon bisa mengeluarkan rekomendasi surat penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Kami ingin DPRD bisa mengeluarkan surat rekomendasi," katanya.
Dalam aksi tersebut polisi sempat melarang mahasiswa untuk membakar ban. Mahasiswa pun mengurungkan aksi bakar ban.
Tonton Blak-blakan Dirut BPJS Kesehatan: 5 Sebab BPJS Tekor:
(tro/tro)
Mahasiswa menggeruduk Gedung DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mereka menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu bakal berdampak buruk bagi masyarakat.
Koordinator aksi Alia Amin mengatakan, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak sesuai dengan UU No 24 tahun 2011 dan UU No 20 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial. Seharusnya, kata dia, jaminan sosial bisa berfungsi untuk menanggulangi risiko hilangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lebih lanjut, Amin mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertolak belakang dengan konsep gotong royong. Sebab, lanjut dia, tak sedikit masyarakat yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya.
"Seharusnya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tidak dilaksanakan, agar sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian, paling utama adalah pelaksanaan dan pengelolaannya harus menyeluruh dan terpadu," katanya.
 Foto: Sudirman Wamad |
Dalam aksi tersebut polisi sempat melarang mahasiswa untuk membakar ban. Mahasiswa pun mengurungkan aksi bakar ban.
Tonton Blak-blakan Dirut BPJS Kesehatan: 5 Sebab BPJS Tekor:
(tro/tro)
