.webp)
detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Ridwan Kamil mengenai satu tahun ia memimpin Jawa Barat bersama Uu Ruzhanul Ulum, Rabu (4/9/2019).
Banyak hal yang dibicarakan mulai dari rencana menggratiskan SPP SMA/SMK tahun depan, program membangun desa agar mandiri masuk kategori desa maju, pemindahan pusat pemerintahan, hingga rencananya di tahun 2024. Simak petikan wawancaranya di bawah ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada dasarnya di mana-mana namanya satu tahun itu adalah meletakkan konsep dan pondasi, jadi saya menilai satu tahun pertama ini adalah satu tahun meletakkan dasar-dasar Jabar juara di semua bidang. Dalam perjalanannya ada yang sudah bisa dipanen hasilnya, ada juga yang masih proses. Jadi memang agak kagok kalau menilai satu tahun ini di bulan September, karena banyak keberhasilan program-program fisik infrastruktur itu biasanya kan berakhirnya di Desember. Jadi kalau mau menilai sifatnya fisik-fisik menurut saya belum pas.
Pengalaman sebagai walikota bandung juga dulu sama, jadi biasanya panen itu tahun ketiga, tahun pertama meletakkan gagasan atau, tahun kedua memperbaiki dan mengakselerasi, tahun ketiga biasanya stabil. Tahun keempat mempertahankan, tahun kelima selebrasi.
Sekaligus farewell atau lanjut?
Hehehe....
Jadi begini, pertama (yang saya lakukan) adalah reformasi birokrasi. Kita sudah menerapkan reformasi birokrasi 3.0 itu dengan melakukan kolaborasi menghadirkan Jabar Quick Response sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat untuk negara hadir dalam masalah-masalah kemanusiaan. Memang kewalahan tapi sedang kita perbaiki, ratusan sudah kita bantu kan. Dari masalah kesehatan, jembatan gantung dan lain-lain lah.
Kemudian kita meletakkan dasar-dasar melawan hoaks, itu dulu dianggap mungkin tidak urgent, ternyata menurut kita akhirnya emergency. Kemudian masih dalam reformasi birokrasi, kita memulai tradisi baru tiap empat bulan sekali kepala daerah dikumpulin ya kopdar itu, menandakan kami tidak ingin ada miss komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Selanjutnya meletakkan dasar-dasar pelayanan yang mendatangi warga, yaitu ada mobile puskesmas yang sudah kita rilis dan diperbanyak. Kemudian ada layad rawat, sudah saya posting kemarin di 12 kota kabupaten kan, di mana dokternya yang mendatangi warga bukan warga yang harus selalu ke dokter, kira-kira begitu. Nah kemudian kita dalam reformasi birokrasi juga mewajibkan semua dinas-dinas untuk punya akun media sosial, sehingga interaksi antara masyarakat dengan pemerintah begitu dekat.
Pondasi yang kedua adalah melakukan yang namanya proyek strategis, yaitu pembangunan-pembangunan yang dirasakan langsung terlihat oleh masyarakat, yaitu perbaikan alun-alun se-Jawa Barat. Majalengka, Cirebon sudah mulai bergerak. Kemudian penataan pariwisata, pangandaran sudah, dan lain lain yang sifatnya fisik lah. Hibah bis-bis wisata sudah terlihat di Tasik, di Cimahi, di Cirebon, itu juga sudah dilakukan. Itu yang sifatnya proyek strategis fisik ya.
Kemudian pondasi untuk desa, nah ini yang paling kami banggakan, selama setahun ini kami sangat fokus mengembangkan potensi desa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Di mulai dengan konsep desa wisata, desa digital, satu desa satu perusahaan, patriot desa, satu desa satu hafidz quran, pusat digital desa dari tokopedia, dengan konsep 4.0 untuk desa dan lain-lain. Inilah yang mengakselerasi bagaimana status desa-desa di Jawa Barat meningkat, dari yang sangat tertinggal sudah tidak ada, kemudian dari berkembang 500-an naik jadi desa maju kan, kemudian desa maju naik ke mandiri sekitar 90an kalau tidak salah, nanti tolong dikonfirmasi angka detailnya.
Kemudian juga dalam satu tahun kita meletakkan pondasi public transportation dihidupkan lagi. Dimulainya revitalisasi kawasan jalur kereta api yang mati, alhamdulillah akhir tahun ini yang Garut beres, kemudian jalur ke pangandaran walaupun sampai banjar sudah on, kemudian sedang proses yang ke arah Jatinangor, ke arah Ciwidey juga sedang komunikasi.
Semua program itu berjalan?
Dalam perjalanannya ada yang sudah bisa dipanen hasilnya, ada juga yang masih proses. Kita lihat nanti tahun kedua, saya akan awasi semua program ini agar bisa berjalan.
Ada kendala untuk melaksanakan semua program itu?
Sebuah proses akan mengalami namanya proses adaptasi, jadi pada gagasan-gagasan yang belum berkembang itu yang akan kita evaluasi. Belum berkembangnya itu adalah lebih kepada program provinsi itu tidak punya tangan langsung ke ujung masyarakat. Jadi kendalanya lebih pada koordinasi, kami tidak akan mematikan gagasannya tapi akan mengevaluasi strategi perubahannya, supaya gagasan ini berjalan. Intinya itu, bagi yang belum berhasil bukan tidak berhasil. Disebut tidak berhasil itu kalau sudah 5 tahun gagasan pondasi ini tiba-tiba memang betul-betul tidak ada perbaikan.
Anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 yang baru dilantik mayoritas berasal dari parpol yang tidak mendukung Kang Emil saat Pilgub lalu. Bagaimana sinergi dengan anggota dewan ke depannya?
Saya sudah bicara ke Pak Taufik, Ketua Partai Gerindra (Jabar) berkali-kali, sudah bicara dengan Pak Saiful (PKS), dengan ketua partai yang lain juga, setelah Pileg ini kita fokuskan justru pada kesinergitasan antara eksekutif dan legislatif. Jadi masyarakat dan media juga jangan melihat seolah-olah kompetisi selama pileg - pilpres itu akan berkelanjutan. Buktinya di level nasional Gerindra kan malah sinyalnya bergabung, kenapa di daerah tidak membaca hal yang sama juga.
Karena setelah kompetisi selesai, yang kita fokuskan adalah mencari kesepakatan sama-sama saling memahami, saling membantu, ujung-ujungnya masyarakat yang diuntungkan atas keharmonisan kita. Jadi saya optimis dengan komunikasi yang sedang dibangun bahwa semua partai-partai di DPRD bisa mendapatkan kesepakatan membangun Jabar juara lahir batin dengan saling menguntungkan yang positif.
Kalau hubungan dengan wakil, Pak Uu, bagaimana? Publik melihat Pak Uu lebih banyak muncul di Tasikmalaya
Kami ini jadwal kegiatan 600-an sebulan. Jadinya tidak mungkin seorang saya menghandle 600 kegiatan dalam sebulan. Maka harus didelegasikan ke Pak Uu, pak asisten, pak sekda dan lain-lain. Nah Pak Uu yang saya tahu fungsi wakil itu fokus pada pengentasan kemiskinan. Jadi harusnya sifatnya bukan di suruh-suruh oleh gubernur tapi diberi target areanya ini, setelah itu beliau menterjemahkan sendiri agendanya. Nah kalau masalah terbaca banyak di sana (Tasikmalaya), saya kira jawabannya harus Pak Uu yang jawab, saya juga enggak tau. Saya enggakk banyak laporan pa UU banyak di Tasikmalaya, Pak Uu ada di mana-mana karena saya monitor dari ajudan.
Publik melihatnya, hubungan Kang Emil dan Pak Uu jadinya enggak harmonis. Apa benar?
Enggak, saya dengan Pak Uu sangat harmonis, mungkin ini, masyarakat kali ya buat definisi harmonisnya harus barengan terus, padahal harmonis versi kita itu adalah masing-masing punya ruang-ruang kedinasan sendiri dan akhirnya bertemu pada saat saling mengupdate target-target yang sudah ditetapkan secara mingguan, kan begitu. Wilayah kerja Pak Uu ada dua, mengisi agenda-agenda yang saya tidak bisa hadir, kedua mengentaskan kemiskinan. Dua (tugas) itu aja udah berat.
Sejauh ini untuk program pengentasan kemiskinan sendiri bagaimana?
Berita baik, kemiskinan di Jabar pada tahun ini turun dengan angka yang sangat menggembirakan. Selain desa yang naik status ya, ada 49 award, nah ini kemiskinan di Jawa Barat turun dari 7,4% menjadi 6,9% per satu tahun. Kita memang masih mencolok ketimpangannya. Jadi kami berharap dengan kita menggembur desa tadi ya sebagai tema satu tahun, status desa naik, kemiskinan menurun, karena kemiskinan itu kan strateginya tiga (yaitu) memperbanyak investasi supaya orang miskin bisa jadi karyawan, memperbanyak wirausaha supaya orang miskin bisa usaha dengan mudah, ketiganya diberi subsidi untuk yang benar-benar tidak mampu. Maka saya ke Inggris ngundang investasi.
Sesuai janji Kang Emil saat pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) akan dievaluasi setahun sekali. Bagaimana evaluasinya?
Jadi pertama, TAP ini adalah kebutuhan normatif kepala daerah, cuma namanya lain-lain kan. Coba bandingkan dengan Jakarta, jumlahnya berapa, anggarannya, kita kan sangat sedikit cuma 19. TAP ini kan bagian dari government 3.0 tadi, bahwa akselerasi pembangunan itu tidak bisa sehari ini ya, teorinya tidak bisa seratus persen mengandalkan birokrasi. Nah harus ada pihak-pihak luar yang mencintai Jawa Barat, litteraly ruang-ruang formal kan begitu.
Karena masih satu tahun dan sifatnya baru, pastilah ada dinamika. Tapi yang terpenting adalah tidak melanggar aturan dan hukum. Terkait integritas sesuai saran KPK, tim TAP ini udah tandatangan pakta integritas kan begitu, ada suratnya di saya. Dan dimonitor orang KPK. Jadi kami meyakinkan bahwa kenapa pembangunan Jawa Barat ini ngabret adalah salahsatunya peran TAP yang sangat dibutuhkan. Contoh ya untuk ke Inggris, gimana caranya 17 kerjasama bisa dihasilkan dalam 4 hari kunjungan, kalau mau dibedah itu di negosiasinya secara profesional oleh tim TAP.
Karena kapasitas lobi-lobi internasional dari birokrasi memang skillnya terbatas, padahal kita butuh. Itulah contoh positif dari evaluasi TAP.
Jadi akan tetap dipertahankan?
Akan di pertahankan tapi ada evaluasi nanti saya akan bikin kuisioner kepada para birokrat apa keluhan mereka, apakah sifatnya kepada pribadi (anggota TAP) atau sistematis, TAP secara lembaga.
Sekarang ada PAJJ juga ya, yaitu penasehat dinas itu kan banyak positif karena yang milih kepala dinas sendiri bukan pilihan saya. Jadi mereka memilih penasehat-penasehar dari ABC, akademisi, bisnis, community.
Untuk komposisi juga akan tetap sama?
Dievaluasi juga. (Sama halnya) program yang tadi saya sebutkan semuanya dievaluasi.
Mengenai wacana pemindahan pusat pemerintahan itu bagaimana? Banyak pihak menilai ini latah atau curi adegan, karena muncul setelah ketok palu pemindahan ibu kota negara.
Yang betul itu adalah perda RTRW diketuk sampai 2029, dalam RTRW itu memerintahkan pemerintah provinsi melakukan studi untuk banyak hal, studi jalur transportasi, studi bandara sukabumi, studi pemindahan pusat pemerintahan. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu studi bukan pemindahannya. Karna nanti kalau studinya berkesimpulan ternyata tidak ya tidak jadi, kan begitu. Kalau jadi juga harus dengan alasan, kalau tidak jadi juga dengan alasan.
Ini sebenarnya wartawan yang bertanya dan momen bertanyanya bersamaan dengan ketok palunya rencana ibu kota pemerintahan juga perda RTRW di DPRD Jabar. Tidak tepat kalau dibilang curi adegan, saya hanya menghormati wartawan yang bertanya.
Wacana ini akan diseriusi?
Pemindahan ibu kota bukan inisiatif kami, sudah ada di jaman Pak Aher tahun 2010 dengan menyebut Walini. Pertanyaannya apakah Walini fleksibel apa belum kan studinya belum komprehensif. Tegalluar itu menjadi sebuah perbincangan karena infrasturktur terbaik di masa depan ngumpulnya di situ, itu argumentasinya. Kereta api cepat stasiunnya di situ, tol dari situ menuju Garut - Tasik. Opsi berikutnya di Rebana yang menjadi andalan masa depan. Jadi kata kuncinya adalah pemprov akan melaksanakan kewajiban dari RT RW yaitu melakukan studi, apakah studinya nanti disetujui atau tidak di setujui itu ada proses politik selanjutnya. Kajiannya akan kita mulai tahun depan.
Bagaimana dengan wacana provinsi Bogor Raya?
Hhmmm.....kalau saya lebih fokus pemekaran di tingkat dua. Coba bandingkan jumlah kabupaten kota Jawa Barat dengan Jawa Timur. Mereka lebih banyak, sehingga anggaran dari pusat pun lebih banyak. Percayalah, enggak akan ke mana-mana itu, kalau terbentuk.
Rencana untuk ke depan apa?
Saya tahun depan mengawal semua pondasi yang sudah dibentuk di tahun pertama, menjadi jabar juara lahir batin kan, mengawal kereta api cepat, mengawal jalur-jalur kereta, mengawal satu desa satu hafidz, kuncinya tahun pertama tahun pondasi, tahun kedua tahun akselerasi, tahun ketiga adalah tahun memanen hasilnya, tahun keempat tahun mempertahankan prestasi, tahun kelima tahun selebrasi. Jadi kalau sekarang menilai sebagai tahun prestasi, padahal lagi pondasi enggak fair juga.
Selain itu, alhamdulillah bersama dewan diberitakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan berhasil melakukan rencana-rencana penghematan yang ujungnya (sepakat) akan memberikan pembebasan SPP, bayaran bulanan gratis kepada siswa SMA SMK. Tapi kan tahap keputusannya ada tiga, kesepakatan, setelah itu baru perda APBD membahas angkanya, jadi angkanya kan kita belum tau. Tapi bahwa disepakati ada penyisihan anggaran, ini berita baik menandakan kami sangat mendengar keluhan-keluhan dari warga.
Cuma kan Jawa Barat itu kan penduduknya banyak uangnya pas-pasan. Kebutuhan untuk seluruh siswa 1,5 triliun setahun, itu kan banyak sekali. Sambil kami bisa membangun alun-alun, membangun pangandaran, jadi sebenarnya bahasanya kita melakukan banyak kreativitas, penghemat yang rutin-rutin yang tidak terlihat menjadi yang terlihat dan bermanfaat.
Mungkin masih dini pertanyaan ini dilontarkan, rencana mau dua periode atau naik level ke tingkat nasional Kang Emil pada 2024?
Yang realistis itu dua periode. Karena saya yakin rakyat Jawa Barat bisa mengapresiasi, cuma kalau nanti ada hal hal yang di luar diprediksi ya dibahasnya nanti aja saat momentum itu hadir. Tapi yang ada di depan mata adalah sukses di periode pertama sehingga masyarakat mengapresiasi untuk melanjutkan sesuai haknya yaitu dua periode.
Halaman 2 dari 4
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
