Kontroversi bahkan sudah mencuat sejak saat kepemimpinan keduanya masih seumur jagung. Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) untuk memuluskan program-program yang dicanangkan.
TAP dibentuk dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 lalu. Tim ini berisikan 19 orang pakar dari berbagai latar belakang berbeda.
Contohnya, mantan Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Arfi Rinaldi. Dia dipercaya sebagai ketua harian TAP. Kemudian ada juga nama Lia Endiani yang masuk dalam dewan eksekutif TAP.
Adik kandung RK, Elpi Nazmuzzaman menduduki posisi Dewan Eksekutif yang di dalamnya ada tujuh orang pakar lainnya, yakni Juwanda, Sri Pujiyanti, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.
Selain Dewan Eksekutif, dalam TAP juga ada tujuh bagian lainnya yakni pembina yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, pengarah diisi Sekda, penanggung jawab ditempati staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi sembilan orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.
Keberadaan orang terdekat RK menimbulkan pro kontra. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar Daddy Rohanady khawatir kehadiran anggota keluarga dalam TAP bisa terjadi konflik kepentingan.
Soal kekhawatiran konflik kepentingan juga dilontarkan komisioner KPK Saut Situmorang. "Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," ujarnya.
Mengenai kekhawatiran itu, RK menjamin hal itu tidak akan terjadi. Menurutnya kehadiran beberapa orang dekat di TAP tidak akan menjadi 'benalu' di dalam pemerintahannya. Menurutnya tim tersebut dibentuk memang atas dasar kebutuhan untuk membantunya memberi masukan dan rekomendasi dalam sebuah kebijakan. Seluruh orang yang duduk di TAP Jabar telah menandatangani pakta integritas.
"Semuanya itu sudah menandatangani integritas. Jadi untuk mengamankan kekhawatiran (terjadi konflik kepentingan) ada benteng. Di dalamnya itu ada surat integritas," ujar waktu itu.
Ditemui Rabu malam (4/9/2019), RK menyatakan akan mengevaluasi TAP Jabar secara keseluruhan. "Ya kan sesuai janji saya, TAP ini akan kita evaluasi setahun sekali. KIta nanti akan bikin kuisioner ke dinas-dinas untuk menilai keberadaan TAP. Nanti hasilnya akan kita evaluasi," tandasnya.
