ADVERTISEMENT
detikNews
Kamis 15 Agustus 2019, 22:06 WIB

Penjelasan Polisi dan ISBI soal Pembatalan Diskusi Papua di Kampus

Fadil Muhammad, Dony Indra Ramadhan - detikNews
Penjelasan Polisi dan ISBI soal Pembatalan Diskusi Papua di Kampus Kampus ISBI Bandung (Foto: www.isbi.ac.id)
Bandung - Rencana kegiatan diskusi publik bertajuk 'New York Agreement dan Situasi Nduga' yang diselenggarakan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Daunjati Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung dibatalkan. Pihak polisi dan kampus ISBI menjelaskan alasan pembatalan diskusi tersebut.

Diskusi tentang Papua ini sedianya berlangsung di area kampus ISBI, Jalan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/8) siang. Polisi menjelaskan diskusi publik itu tidak memiliki izin. Pihak kampus pun tak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

"Itu karena tidak ada izin. Jadi izin nggak ada, terus ke kampus juga ke rektor nggak ada izinnya. Mereka mengadakan sendiri, ya masa dalam kampus mengadakan sendiri sampai rektor nggak tahu," ucap Kapolsek Lengkong Kompol Kusna Jefri saat dihubungi, Kamis (15/8/2019).

Kusna menegaskan pembatalan kegiatan itu bukan karena persoalan materi yang didiskusikan. Menurut dia, hal itu murni masalah perizinan.

Polisi bersama jajaran TNI serta pengelola kampus sudah bertemu dengan mahasiswa penggagas kegiatan. Dalam pertemuan itu, menurut Kusna, pihak penyelenggara sudah menyepakati untuk membatalkan acara diskusi.

"Bukan (karena isi diskusi). Mereka juga menerima dengan baik dan bersedia nggak melaksanakan kegiatan itu. Sudah tanda tangan, jadi dibatalkan dan tidak akan melaksanakan kegiatan itu," tutur Kusna.

Rektor ISBI Een Herdiani menyampaikan penjelasan soal dibatalkannya diskusi 'New York Agreement dan Situasi Nduga' di area kampusnya. Een mengaku tidak mengetahui rencana kegiatan diskusi yang digagas LPM Daunjati.

"Seharusnya ada koordinasi dengan pihak lembaga. Kalau awal-awal bicara (adanya diskusi), pasti kami akan mengarahkan," ucap Een saat ditemui di kampus ISBI.

Pimpinan Umum LPM Daunjati, Ridwan Kamaludin, menjelaskan bahwa diskusi publik tersebut bertujuan untuk merespons isu internasional mengenai 'New York Agreement dan Situasi Nduga'.

"Di lingkungan akademik, sebagai LPM, penting kami untuk mencari suatu data dan pengetahuan. Apalagi isu Papua itu isu yang sangat sensitif dan tabu, ditambah kebebasan pers di Papua itu masih minim. Meskipun malah jadi pertanyaan, loh kenapa sensitif, berarti ada hal yang tidak tampak," tutur Ridwan.

Pembatalan diskusi publik itu tak lantas membuat pihak LPM Daunjati menyesal. "Kami menyatakan sama sekali tidak menyesal telah merencanakan diskusi publik dengan tema "New York Agreement dan Situasi Nduga," kata LPM Daunjati dalam rilisnya.
(dir/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed