Apindo Setuju Sistem Pengupahan di Jabar Diubah

Apindo Setuju Sistem Pengupahan di Jabar Diubah

Mukhlis Dinillah - detikNews
Senin, 29 Jul 2019 19:23 WIB
Aksi demo buruh di Gedung Sate. (Foto Ilustrasi: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Aksi demo buruh di Gedung Sate. (Foto Ilustrasi: Mukhlis Dinillah/detikcom)
Bandung - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung usulan International Labour Organization (ILO) mengubah formulasi pengupahan di Jawa Barat. Apindo Jabar menilai sistem pengupahan yang ada saat ini tak efektif.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaya mengatakan tak efektifnya sistem pengupahan ini terlihat dari gejolak buruh setiap penetapan UMK. Karena gejolak justru muncul dari daerah yang upahnya tinggi.

"Saya kira sudah tidak efisien karena yang banyak unjuk rasa justru upah yang tertinggi, itu Karawang dan Bekasi. Upah yang rendah hampir tidak pernah unras. Mereka mensyukuri kalau ada industri datang ke sana," kata Deddy kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/7/2019).


Dia mengaku heran dengan banyaknya investor yang kabur dari Jabar. Padahal, kata dia, daerah-daerah tersebut upahnya cukup rendah dibandingkan Karawang dan Bekasi.

"Ada upah di Majalengka dan Pangandaran (upahnya) di bawah Rp 2 juta, tapi masih banyak perusahaan yang keluar dari Jabar, ada yang ke Jateng ke luar negeri. Nah Jabar ini coba dikaji semua upah itu," ucapnya.

Mirisnya, kata dia, angka pengangguran di Bekasi juga tinggi. Padahal, industri-industri besar berada di wilayah tersebut.

"Nah hari ini ada ILO, dinas-dinas ada ungkapkan kondisi di daerah bagaimana. Jangan seperti sekarang, pengangguran tertinggi ada di Bekasi di mana di sana industri yang terbanyak," tutur dia.


Ia mengaku sepakat dengan usulan ILO agar sistem pengupahan di Jabar jangan diserahkan ke daerah. Karena nantinya akan terus menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

"Ya tentu kalau bisa upah disentralisir jangan seperti sekarang terjadi gejolak, tiap tahun unjuk rasa. Sangat membosankan, sangat menguras energi, membuang tenaga yang tidak ada manfaatnya bagi negara kita," ujar Deddy. (mud/tro)