Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung Siena Halim menyatakan, memang masih cukup banyak aset milik Pemkot Bandung yang belum bersertifikat.
"Secara luasan baru 17,5 persen (aset bersertifikat) dari 18,9 juta meter2 (total aset yang dimiliki)," katanya di Balai Kota Bandung, Kamis (25/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan, Pemkot Bandung terus berupaya melakukan sertifikasi terhadap semua aset yang ada. Untuk tahun ini saja ditargetkan persentase jumlah aset yang disertifikat bisa meningkat dari 17,5 persen menjadi 19 persen.
"Target sertifikasi (aset) sesuai RPJMD tahun ini targetnya bisa 19 persen untuk luasan dan diharapkan pada 2023 itu bisa mencapai 30 persen (aset yang telah disertifikasi)," ucapnya.
Untuk anggaran sendiri, dia menyebut setiap tahunnya Pemkot Bandung menyiapkan Rp 1,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengurus biaya sertifikasi berbagai aset yang ada.
"Anggaran Rp 1,5 miliar per tahun. Anggaran ini ya medium lah. Karena sebenarnya untuk sertifikasi aset ini bukan soal anggaran saja tapi yang berat itu prosesnya," katanya. (mso/tro)