Tablet Seharga Rp 1,3 Juta Dibagikan ke Pengurus RW di Jabar

Bandung - Pemprov Jabar mulai mendistribusikan bantuan keuangan untuk pengadaan setiap pengurus RW secara bertahap melalui program 'Sapa Warga'. Pengadaan dilakukan masing-masing desa sesuai dengan spesifikasi alat komunikasi yang sudah ditentukan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Setiaji mengatakan gawai yang dipegang oleh RW nantinya berupa tablet. Karena spesifikasinya memilik lebar layar 7 inci, RAM 2 GB, ROM 16 GB, koneksi jaringan 4G LTE, 3G, 3.5G-HSDPA.

Ia melanjutkan kapasitas baterai 1.000 mAh - 5.000 mAh, kamera belakang 1 - 5 MP, kamera depan 1 - 2 MP, dan kartu 1-2 slot. Rata-rata dana yang dipersiapkan untuk membeli tablet tersebut Rp 1,1 - 1,3 juta.

"Jadi bukan bagi-bagi handphone tapi tablet. Spesifikasinya layarnya 7 inci, OS dan RAM-nya disesuaikan supaya bisa masuk dengan aplikasi yang kita buat. Harganya Rp 1,1 - 1,3 juta," ujar Setiaji saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: Pemprov Jabar Siapkan 53 Ribu Ponsel Pintar untuk Pengurus RW

Ia menjelaskan tablet itu nantinya akan diisi aplikasi 'Sapa Warga' yang punya tiga fungsi yakni aplikasi pelayanan publik, saluran aspirasi warga, dan layanan informasi. Aplikasi tersebut nantinya akan terhubung dengan aplikasi di tiap kabupaten atau kota.

"Tahap pertama, sebelum melakukan sosialisasi kita uji coba dulu dua user sekarang. Nanti kita sosialisasi ke 19 kabupaten dalam rangka membantu kami di provinsi mensosialisasi ke desa. Bisa juga dibantu komunitas," tutur Setiaji.

Menurutnya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung akan dijadikan proyek percontohan program tersebut."Kita akan plotting dulu di beberapa kabupaten, mulai Cianjur dan Kabupaten Bandung, supaya kita bisa lihat dalam sebulan ini masalahnya seperti apa. Nanti dievaluasi," ucap Setiaji.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir meminta seluruh pihak untuk mengawal program tersebut. Ia juga meminta Inspektorat memantau secara langsung untuk mengetahui efektivitas 'Sapa Warga'

"Kita juga meminta inspektorat memantau secara langsung jadi dari penerimaan sampai nanti tolak ukurannya sejauh mana," ujar Syahrir. (mud/bbn)