Sebagian BUMDes di Pangandaran Mati Suri

Pangandaran - Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat masih menghadapi sejumlah kendala. Alhasil tak sedikit BUMDes yang vakum alias mati suri.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Trisnadi merinci dari 93 desa di Kabupaten Pangandaran, hanya 80 desa yang memiliki BUMDes.

Dari 80 BUMDes yang ada, menurut Trisnadi, kondisinya beragam, mulai dari yang berkembang hingga yang vakum. Beberapa BUMDes yang berkembang, ia mencontohkan BUMDes Desa Kertayasa (desa wisata), Desa Putrapinggan (perdagangan), Desa Ciganjeng (jasa telekomunikasi), Desa Kedungwuluh (suplai air) dan Desa Kertajaya (kolam ikan dan perdagangan).

Untuk BUMDes yang kurang berkembang atau cenderung vakum, kata Trisnadi, faktornya bermacam-macam. Lemahnya SDM pengelola, kata dia, menjadi salah satu penyebab.

"Di desa memang banyak orang pintar. Tapi tidak semua mau di BUMDes, karena di DUMDes itu tidak ada gajinya. Mereka baru mendapatkan hasil kalau BUMDes-nya sudah jalan dan menghasilkan," kata Trisnadi saat Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa, Senin (15/7/2019)..

Faktor lain, kata Trisnadi, adalah lemahnya dukungan politik dari kepala desa. Menurut dia, ada kepala desa yang hanya membentuk BUMDes sekedar formalitas dengan penyertaan modal yang minim.

Penyertaan modal dari desa sendiri, menurut Trisnadi, besarannya beragam mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 400 juta.

"Masalah lain, ada juga BUMDes yang kolaps karena jasa simpan-pinjam, di mana banyak yang yang dipinjamkan tidak kembali," kata Trisnadi.

Berkaca dari kondisi tersebut, pihaknya mengimbau BUMDes tidak menjadikan jasa simpan-pinjam sebagai prioritas. Lebih baik, kata dia, BUMDes bergerak pada usaha yang mendorong kesejahteraan warga secara umum.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Kusdiana mengatakan perlu evaluasi untuk memetakan persoalan BUMDes dan pendalaman terhadap masalah yang dihadapi masing-masing BUMDes.

"Kalau sudah diketahui persoalannya, kita bisa mencoba berbagai macam program, termasuk dukungan anggaran dari APBD, APBDS, dari Provinsi, atau kemitraan dengan swasta," kata Kusdiana di tempat yang sama.


(ern/ern)