Tingkatkan PAD, Kota Bogor Usul Perluasan Wilayah

Mukhlis Dinillah - detikNews
Kamis, 11 Jul 2019 17:51 WIB
Lalu lintas di Bogor/Foto: Farhan/detikcom
Kuningan - Pemkot Bogor mengusulkan perluasan wilayah dengan menambah enam kecamatan baru. Langkah ini untuk mengoptimalkan pajak asli daerah (PAD) serta meningkatkan besaran dana bantuan anggaran dari provinsi dan pusat.

Aspirasi itu disampaikan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) di Prima Sangkanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

Dedie menuturkan dengan luas wilayah 118,50 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1 juta jiwa, Kota Bogor tidak ideal ditinjau baik secara politis maupun geografis untuk pengembangan sumber daya. Sehingga perlu perluasan wilayah.

"Kota Bogor itu hanya memiliki 6 kecamatan, Saya pikir daya dukung lahan yang ada kurang memadai. Makanya sangat penting bagi kami untuk pengembagan wilayah. Sementara Kabupaten Bogor ada 41 kecamatan," kata Dedie dalam diskusi.

Ia mengungkan beberapa alasan utama perluasan wilayah Kota Bogor ini diperlukan. Pertama, Istana Negara atau rumah dinas presiden ada di wilayahnya.

Selain itu, pihaknya ingin warga di daerah perbatasan menikmati hak pembangunan yang sama. Selama ini, pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal karena bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

"Contohnya gini, kita mau mengembangkan sistem jaringan transportasi di Bogor. Tapi, kepotong karena ada yang masuk wilayah kabupaten. Itu kan jadi hambatan. Jaringan jalan dalam kotanya, misalkan tadi yang saya bilang. Trem itu bantuannya kan berupa rolling stock, jalurnya kan belum (ada)," tutur dia.

Rencananya perluasan wilayah ini membidik kecamatan Tamansari, Darmaga, Ciomas, Ciawi, Gadog, dan Cibanon yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Bogor. Perluasan ini bisa mengkatkan PAD Kota Bogor.

"Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp 1,5 triliun. Dengan perluasan bisa Rp 2 triliun. Bantuan dari Pemerintah Provinsi atau pusat juga bisa nambah," ujar Dedie.

Dedie mengaku sudah membuat langkah strategis dengan membuat kajian untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Simak Video "Suasana Vaksinasi Corona untuk Pelayan Publik di Bogor"
[Gambas:Video 20detik]
(mud/ern)