TKD Terancam Dipotong, Oded: PNS yang Gaduh Berarti 'Teu Cageur'

Bandung - Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN atau PNS merupakan upaya untuk menyeimbangkan struktur APBD 2019 yang mengalami defisit hingga Rp 609 miliar. Sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan.

"Kalau anggaran defisit, diseimbangkan dengan TKD, bukan masalah saya kira," kata Oded di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Defisit Rp 609 M, Pemkot Bandung Berencana Potong TKD PNS

Selain itu, kata dia, di dalam klausul pemberian TKD PNS itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Jadi menurutnya, cukup wajar bila TKD PNS dipotong untuk menutupi defisit anggaran yang saat ini terjadi.

"Klausul juga sesuai kemampuan keuangan kita. Sekarang uang rakyat dititipkan ke Mang Oded, saya punya perangkat Pak Ema (Sekda) ke bawah. Mereka dapat TKD dari pengelolaan aset dari amanat masyarakat. Ketika program defisit hal wajar, kita ambil TKD dulu," ucapnya.

Oded beralasan, pemotongan TKD PNS untuk kepentingan publik yang jauh lebih besar. Pasalnya bila dia melakukan banyak efisiensi program yang langsung berdampak terhadap pembangunan berarti pemerintahannya tidak pro rakyat.

"Kalau gugulung program, saya tidak pro rakyat. Amanah (yang diberikan) bukan dari ASN ke saya, tapi rakyat ke saya termasuk ASN juga dapat amanah," ucapnya.

Baca juga: Tarif Baru Ojol Berlaku Secara Bertahap di Seluruh Indonesia

Dia berharap masalah ini tidak perlu didramatisir khususnya oleh para PNS. Karena bila ada PNS atau ASN yang gaduh akibat pemotongan TKD ini berarti ada yang salah pada pegawai tersebut. "ASN yang gaduh, berarti ASN teu cageur (tidak sehat)," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung melakukan langkah efisiensi untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah memotong Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk para ASN atau PNS di Kota Bandung.

Baca juga: Kemenkum HAM: Novanto Tak akan Habiskan Masa Pidana di Gunung Sindur

Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan pada tahun ini memang terjadi defisit anggaran yang cukup besar pada struktur APBD 2019 mencapai Rp 609 miliar. Hal itu tentu berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang terpaksa dibatalkan.

"Berkenaan defisit faktanya seperti itu, defisit hampir Rp 609 miliar," katanya.




Tonton juga video Kapan Gaji ke-13 PNS Cair?, Ini Jawaban Sri Mulyani:

[Gambas:Video 20detik]

(mso/tro)