Tingkat Kepatuhan Hubungan Kerja Industri di Jabar Masih Rendah

Bandung - Kepatuhan hubungan kerja antara pekerja dan pelaku industri di Jawa Barat masih rendah. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar akan fokus mengatasi persoalan tersebut.

Fakta itu didapat berdasarkan hasil survei terhadap 3.659 sampel dari total 32 ribu perusahaan yang ada di Jabar. Hasilnya, kepatuhan hubungan industrial sangat rendah yakni 21 persen.

Dalam survei itu ada 11 kepatuhan yang menjadi penialian seperti diskriminasi perempuan (95%), kerja malam perempuan (66%), pekerja anak (99%), waktu kerja (41%), jaminan sosial (40%), hubungan kerja (21%), penempatan dan pelatihan (43%), pemeriksaan uji (K3) (37%), uji listrik (99%), uji PU BT (100%) dan uji kesehatan (50%).

"Berdasarkan hasil survei itu kita melihat kepatuhan hubungan kerja masih rendah atau 21 persen dari sampel tadi. Ada juga beberapa indikator lain yang masih di bawah 50 persen," kata Kepala Dinaskertrans Jabar Ade Afriandi di kantornya, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Disnakertrans Jabar Krisis Mediator Sengketa Hubungan Industrial

Ia menuturkan rendahnya kepatuhan hubungan kerja ini biasanya ditemukan pada sektor tekstil. Pasalnya, sektor tekstil menyerap tenaga kerja yang jumlahnya besar.

"Misalnya pabrik garmen, tapi kan ordernya enggak berkelanjutan ada yang 6 bulan, 7 bulan, di situlah hubungan antara industri dan pekerja apakah harus PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu)," ucap dia.

Baca juga: Novanto Pelesiran, Kemenkum HAM Jabar Pastikan Tak Ada Praktik Suap

Melihat kondisi itu, pihaknya akan fokus meningkatkan pembinaan dan kampanye kepatuhan industri. Pihaknya juga akan membenahi sistem pengawasan dengan memfungsikan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3).

"Kita akan fokus ke arah sana. Baik dari sistem pengawasan hingga kampanye kepatuhan industri," ujar Ade. (mud/tro)