Dewan Dukung Rencana Ridwan Kamil Bebaskan SPP SMA/SMK di Jabar

Bandung - DPRD Jawa Barat mendukung rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil membebaskan biaya SPP untuk SMA dan SMK. Namun untuk realisasinya akan dibahas terlebih dahulu karena berkaitan ketersediaan anggaran.

Emil sapaan Ridwan Kamil merencanakan menghemat anggaran sekitar Rp 2 triliun untuk merealisasikan hal tersebut. Penghematan anggaran itu juga menunggu persetujuan dewan.

"Rencana sekolah gratis bagi kita cukup bagus bagi masyarakat, tapi kami tentunya akan melihat kembali kemampuan keuangan daerah di Jabar. Kita akan melihat struktur APBD bagaimana," kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di kantornya, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/6/2019).

Diakuinya sejauh ini alokasi anggaran pendidikan cukup besar sekitar Rp 7 triliun atau 20 persen dari APBD Pemprov Jabar. Meski begitu, tidak memungkinkan anggarannya ditambah tergantung kebutuhan di lapangan.

"Kita sudah punya privilege untuk pendidikan 20 persen. Selama ini juga Jabar selama saya jadi ketua lebih dari 20 persen. Jadi sudah banyak anggaran pendidikan tapi pengaturannya bagaimana nanti kita lihat," ungkap dia.

Baca juga: Ridwan Kamil akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jabar

Kendati begitu, Ineu mengingatkan kebutuhan pendidikan tidak hanya biaya SPP saja melainkan sarana prasaran sekolah juga harus diperhatikan. Sehingga, perlu perencanaan dan hitung-hitungan matang untuk realisasinya.

"Kami akan lihat nanti secara detail, semoga menjadi kebutuhan dan segera akan dihitung," tutur Ineu.

Sekretaris Komisi V Abdul Hadi Wijaya menyebut realisasi SPP gratis yang diwacanakan bisa dilakukan tahun depan. Pemprov Jabar bisa mengambil dari pos Biaya Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebesar Rp 1,3 triliun.

"Artinya gubernur nyatakan butuh Rp 2 triliun berarti tinggal Rp 700 miliar lagi tambahan dari BPMU tadi (Rp 1,3 triliun)," ucap Hadi.

Menurutnya Pemprov Jabar di era Ahmad Heryawan pernah berhasil membebaskan biaya SPP selama dua tahun. Meskipun pada akhirnya tidak berlanjut karena adanya alih kelola SMA dan SMK ke tingkat provinsi.

"Kita akan belajar ke Jatim formulasinya seperti apa. Karena mereka juga sudah. Kita akan segera bahas nanti, mudah-mudahan bisa direalisasi APBD 2020. Kita akan dukung untukk kepentingan warga Jabar," ujar Hadi. (mud/ern)