detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 16:56 WIB

Tahun Depan, Kewenangan Penyapu Jalanan di Bawah DLHK Bandung

Mochamad Solehudin - detikNews
Tahun Depan, Kewenangan Penyapu Jalanan di Bawah DLHK Bandung Foto: Wisma Putra
Bandung - PD Kebersihan Kota Bandung telah membentuk tim transisi untuk peralihan sejumlah kewenangan yang ditanganinya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. Tim itu dibentuk untuk memperlancar proses peralihan tersebut.

Untuk diketahui, pada 2020 Pemerintah Kota Bandung akan mengalihkan tugas pelayanan menyapu jalan dari PD Kebersihan ke DLHK Kota Bandung. Peralihan tersebut sesuai dengan amanat perda nomor 9/2018 tentang pengelolaan sampah.

Direktur Umum PD Kebersihan Gun Gun Saptari Hidayat menuturkan, saat ini pihaknya mulai melakukan proses untuk mengkaji peralihan kewenangan tersebut.

"Prinsipnya kita bagaimana proses ini berjalan baik, operasional bisa tetap berjalan baik. Kita juga sudah bentuk tim transisi. Tim ini akan bantu dampingi proses peralihan ini," katanya di Balai Kota Bandung, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, lanjut dia, tim transisi juga akan mengkaji dari sisi bisnis apa saja yang akan dikerjakan PD Kebersihan ke depannya. Salah satu bisnis yang akan dikerjakan pasca peralihan ini adalah pengelolaan sampah untuk tempat-tempat komersil.

"Kita kaji juga transformasi bisnis akan ada bisnis plan yang baru," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Kebersihan DLHK Sofyan Hernadi mengaku, proses peralihan kewenangan ini perlu dikaji secara matang. Karena dia sadar ada beberapa yang perlu menjadi perhatian terutama terkait teknis pelaksanaan ke depannya.

Contohnya saja, kata dia, nasib para tenaga penyapu jalan yang kini bekerja di PD Kebersihan. Mereka akan dialihkan secara langsung menjadi pegawai DLHK atau dengan konsep lainnya yang perlu dibahas secara matang.

"Minggu ini bahas bersama skemanya. Kita mau bentuk UPT, pendelegasian dengan kecamatan atau kerjasama dengan badan usaha. Atau mungkin jadi tenaga harian lepas. Ini yang harus dikomunikasikan terus," katanya.

Sementara dari sisi anggaran untuk penyapuan jalan, pihaknya mengaku, telah memasukan dalam usulan anggaran 2020. "Secara kebijakan anggaran kita sudah masukan untuk 2020," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, peralihan kewenangan ini dipastikan tidak akan mematikan usaha dari PD Keberishan. Justru hal itu bisa mengurangi beban berat yang selama ini ditanggung perusahaan daerah tersebut.

"Perda 9/2019 kesannya PD Kebersihan dimatikan, intinya tidak. Pembahasan perda tentang oprasional ini ingin semua sehat. PD Kebersihan beban berat untuk pelayanan publik, kenapa ambil penyapuan duluan karena beban beratnya di situ," ucapnya.

Menurutnya proses penyapuan jalan termasuk dalam pelayanan publik yang tidak menghasilkan profit bagi perusahaan daerah. Dengan diambil kewenangannya itu PD Kebersihan diharapkan bisa meningkatkan kegiatan bisnisnya.

"Kita ambil dulu penyapuan jalan karena di situ tidak ada profit. PD Kebersihan bisa lebih fokus untuk pengembangan bisnis," ujarnya.
(mso/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com