detikNews
Rabu 22 Mei 2019, 13:45 WIB

Hakim: Bupati Cirebon Terima Duit dari ASN Rp 1-100 Juta Sejak 2014

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Hakim: Bupati Cirebon Terima Duit dari ASN Rp 1-100 Juta Sejak 2014 Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Bandung - Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra divonis 5 tahun bui atas kasus jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Selain menerima duit promosi jabatan dari aparatur sipil negara (ASN), hakim menyebut Sunjaya kerap menerima setoran dari dinas hingga camat-camat di Kabupaten Cirebon.

Dalam analisa yuridis putusan hakim, Sunjaya disebut sering menerima uang usai mempromosikan ASN. Bahkan, hakim menyebut ada patokan harga bagi para ASN.

"Dalam promosi jabatan, terdakwa sering meminta uang dengan besaran untuk tingkat eselon IIIA sebesar Rp 100 juta, tingkat eselon IIIB sebesar Rp 50 sampai dengan Rp 75 juta dan eselon IV sebesar Rp 25 sampai Rp 30 juta," ucap hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (22/5/2019).


Hakim menyebutkan Sunjaya pun kerap menerima uang setoran tiap bulannya sejak pertama kali menjabat bupati pada tahun 2014. Setoran bukan hanya dari para kepala dinas, setoran juga diberikan kepada Sunjaya dari para camat di Kabupaten Cirebon.

"Terdakwa rutin menerima setoran dari kepala dinas sejak 2014 sampai Oktober 2018 setiap bulannya sebesar Rp 25 juta. Selain itu, dari camat menyetor Rp 1 juta setiap bulan yang diserahkan secara kolektif," kata hakim.


Hakim menuturkan praktik penerimaan dari Gatot Rachmanto Sekretaris Dinas PUPR Cirebon sebesar Rp 100 juta dianggap wajar. Bahkan, kata hakim, Sunjaya membiarkan praktik itu dilakukan.

"Menimbang pemberian dari Gatot Rachmanto tersebut merupakan realisasi dari kebiasaan terdakwa menerima hadiah uang terkait promosi jabatan. Kebiasaan itu dilakukan sejak awal menjabat. Terdakwa memberlakukan dan tidak pernah melarang karena terdakwa menghendaki menerima uang untuk biaya koordinasi pimpinan daerah dan biaya untuk demo yang tidak dianggarkan. Adanya penerimaan ini termasuk unsur kesengajaan dan bertentangan dengan undang-undang," tutur hakim.
(dir/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed