Jawab Seruan Poyuono, Dedi Mulyadi: Dewan dari Oposisi Tak Berhak Terima Gaji

Bandung - Seruan Arief Poyuono yang mengajak para pendukung Prabowo Subianto tak membayar pajak apabila Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih sebagai pemenang Pilpres 2019, menuai polemik. Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan apabila hal itu dilakukan, maka para anggota dewan dari parpol oposisi tidak berhak menerima gaji.

"Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji," kata Dedi dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (16/5//2019).

Baca juga: Poyuono Ajak Boikot Bayar Pajak, TKN Minta DPR Tak Gaji Anggota F-Gerindra

Menurut Dedi gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah.

"Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu," ujar Dedi.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah, kata Dedi, terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

"Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal," katanya mantan bupati Purwakarta ini.

Baca juga: Seruan Tolak Pajak Dianggap Langgar Hukum, Poyuono Kutip Ayat Alkitab

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.


Seruan Poyuono Boikot Pajak, TKN: Jangan Kasih Gaji':

[Gambas:Video 20detik]

(ern/err)