Asumsi ini mendasar mengingat pemilu tahun ini dilaksanakan satu paket kegiatan mulai dari pilpres hingga pileg. Pengawasannya juga berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
"Artinya bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi via pesan singkat, Rabu (15/5/2019).
Menurutnya sikap Prabowo terhadap hasil pemilu justru menjadi bumerang bagi Partai Gerindra. Mengingat, pileg tahun ini Gerindra perolehan suaranya melejit di berbagai tingkatan.
"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," ucapnya.
Ia mempertanyakan konsistensi Prabowo dan partai pengusungnya terkait hasil pemilu tersebut. "Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata Dedi yang juga Ketua DPD Golkar Jabar ini.
Dedi mengatakan kubu Prabowo harus memahami dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni capres memiliki dampak elektoral bagi partai pengusung.
"Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres," ujar Dedi
Update Real Count Pilpres 2019!:
(mud/tro)
