Haramkan People Power, Ulama di Garut Imbau Warga Tidak Ikut-ikutan

Garut - Para tokoh agama di Kabupaten Garut merespons wacana adanya people power yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Mereka sepakat mengharamkan aksi itu dan mengimbau masyarakat Garut tak ikut-ikutan.

Para ulama, pimpinan pondok pesantren dan sejumlah habaib se-Kabupaten Garut berkumpul di Hotel Harmoni, Tarogong Kaler, Senin (13/5/2019) Senin malam. Mereka berdiskusi dan mencari solusi terkait persoalan itu.

Perkumpulan para tokoh ini bertajuk 'Multaqo Ulama, Habaib, Pimpinan Pondop Pesantren, Cendikiawan Islam Kab. Garut untuk Indonesia Damai' ini dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, Ketua MUI KH Sirojul Munir dan Wakil Ketua PWNU Jabar KH Abdul Mujib.

Baca juga: BPN Prabowo akan Advokasi Iwan Pembuat Video Ulang Tahun PKI

Hasil dari diskusi tersebut, para ulama sepakat mengimbau masyarakat untuk tidak ikut-ikutan melakukan aksi.

"Karena ada indikasi penyerahan massa, terutama tanggal 22 Mei (2019) ke KPU Pusat, maka kamu barusan sepakat supaya mencerahkan kepada masyarakat jangan ikut-ikutan berangkat ke Jakarta," ujar KH Sirojul Munir kepada wartawan di lokasi.

Munir mengimbau masyarakat lebih baik beraktivitas seperti biasa. Pengerahan massa, kata Munir, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang merasa tidak puas. Ia dan para ulama Garut sepakat mengharamkan pengerahan massa terkait ini.

"Tidak perlu melakukan tindakan institusional, haram hukumnya pengerahan massa apalagi saat seperti ini. Sudahlah, orang Garut, semuanya, yang tani-tani, yang dagang-dagang jangan ikut-ikutan. Entah apa namanya itu yang penting jangan berangkat," ujar Munir.

Foto: Hakim Ghani

Baca juga: Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi di Jabar

Munir mengatakan kondisi masyarakat Garut saat ini kondusif dan damai. Ia meminta masyarakat Garut tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan.

"Ciptakan suasana kondusif, harmonis di tengah-tengah masyarakat," katanya.

Terkait hasil helatan pesta demokrasi Pemilu 2019, para ulama mengimbau masyarakat untuk tenang dan menunggu hasil keputusan dari KPU sebagai penyelenggara. Pemimpin terpilih harus diterima sebagai takdir Tuhan.

"Siapapun yang menang, itulah takdir Allah Swt yang harus diterima semua pihak dengan senang hati," pungkas Munir.


Ketua DPR: Pemerintah Tidak Otoriter, Tak Perlu People Power:

[Gambas:Video 20detik]

(ern/ern)