detikNews
Kamis 25 April 2019, 10:20 WIB

Round-Up

Vonis Berat Menanti Bupati Cirebon Dalam Kasus Jual-Beli Jabatan

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Vonis Berat Menanti Bupati Cirebon Dalam Kasus Jual-Beli Jabatan Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Bandung - Praktik jual-beli jabatan yang dilakukan Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra berujung tuntutan 7 tahun bui. Sunjaya terbukti bersalah menerima suap bahkan membiarkan praktik tersebut berlangsung.

"Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 6 bulan penjara," ucap jaksa KPK saat membacakan tuntutan di sidang pada Rabu (24/4/2019).


Jaksa KPK menyatakan Sunjaya terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama Pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Kasus tersebut berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Cirebon Gatot Rachmanto. Sunjaya menerima duit Rp 100 juta terkait promosi jabatan Gatot.

Dalam tuntutan jaksa, praktik pemberian uang dari para ASN kepada Sunjaya sudah jadi hal biasa. Bahkan Sunjaya disebut menerima uang suap promosi jabatan sejak pertama kali menjabat bupati pada 2014.

"Praktik menerima uang dari pejabat yang dilantik dalam suatu jabatan tertentu, kebiasaan demikian dilakukan terdakwa sejak awal menjabat bupati pada tahun 2014. Terdakwa memberlakukan kebiasaan tersebut dan bahkan tidak pernah melarang sama sekali adanya pemberian-pemberian uang demikian, karena terdakwa memang menghendaki adanya penerimaan uang dari proses promosi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya," tuturnya.


Sunjaya pun diadili hingga dituntut 7 tahun bui oleh jaksa KPK. Hukuman Sunjaya diperberat saat jaksa KPK meminta hakim agar mencabut hak politik Sunjaya. Pasalnya, jaksa menilai Sunjaya menyalahgunakan wewenang sebagai bupati untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan kepala daerah Kabupaten Cirebon dari kemungkinan dijabat oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik," katanya.


Upaya Sunjaya memperingan hukuman dengan mengajukan justice collaborator (JC) pun sirna. KPK menolak pengajuan tersebut dengan alasan Sunjaya merupakan aktor utama dalam kasus ini.

"Penuntut umum berpendapat bahwa permohonan (JC) tersebut tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator tidak terpenuhi," ucap jaksa.


Saksikan juga video 'KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Cirebon, 4 Koper Disita':

[Gambas:Video 20detik]


(dir/tro)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed