Kasus Jual-Beli Jabatan, Bupati Cirebon Dituntut 7 Tahun Bui

Bandung - Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra dituntut hukuman 7 tahun bui. Sunjaya terbukti bersalah menerima suap terkait jual-beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (24/4/2019) Sunjaya mendengarkan jaksa KPK membacakan tuntutannya dengan seksama. Jaksa menyatakan bahwa Sunjaya terbukti menerima suap.

"Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 6 bulan penjara," ucap jaksa KPK.

Jaksa KPK menyatakan Sunjaya terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Dalam sidang itu juga, jaksa membacakan hal meringankan dan memberatkan yang membuat jaksa menjatuhkan hukuman tersebut kepada Sunjaya. Hal meringankan, Sunjaya selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif.

"Sementara yang memberatkan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa telah merusak sistem pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dengan melakukan KKN dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN dan terdakwa sebagai Bupati tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat," tutur jaksa.

Seperti diketahui, Sunjaya menerima suap dari Gatot Rachmanto atas jabatan Sekretaris Dinas PUPR yang didapat Gatot. Sunjaya menerima Rp 100 juta. Kasus ini terungkap saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sunjaya.

(dir/ern)